Indeks Nasional

Maruf Amin siap mendampingi Jokowi jadi cawapres asalkan tak ada intervensi manapun.

"Bilangannya (partai pendukung Jokowi) sudah banyak, basic kue suara pilegnya udah tinggal sedikit."

Prabowo dan SBY akan kembali bertemu pada Selasa, 24 Juli 2018.

"Dengan sistem pemilu sekarang ini, antara popularitas partai dan popularitas individual terkadang tidak linear," kata Saleh.

Verifikasi IFCN ini hanya diberikan kepada organisasi media yang secara teratur mempublikasikan laporan berita non-partisan tentang keakuratan pernyataan.

Rizal sempat mengatakan bahwa pertemuannya dengan SBY merupakan nostalgia.

JK mengatakan tidak perlu dilakukan perombakan kabinet untuk mengisi kekosongan jabatan menteri selama cuti kampanye.

Seorang "pemain" yang punya kemampuan lebih untuk membawa "tim" menjuarai kompetisi biasanya bakal dihargai lebih mahal.

Petinggi Gerindra mengklaim hubungan partainya dengan PKS tidak sedang merenggang.

"Apakah kejadian ini berkaitan dengan politik, kemungkinannya akan terjadi sangat mungkin."

"Untuk Pemilu 2019 yang akan datang hasil survei kita menunjukkan bahwa hanya 6 parpol yang mencapai [Parliamentary Threshold] atau di atas 4 persen," kata peneliti senior P2P LIPI, Syamsudin Haris.

Okky Asokawati belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI dari fraksi PPP.

Sejumlah calon kepala daerah (calonkada) yang gagal di Pilkada serentak 2018, mendaftarkan diri sebagai caleg Gerindra.

LIPI menilai, penyebab elektabilitas Jokowi bisa sedemikian tinggi dipengaruhi oleh kepuasan publik terhadap kinerjanya.

"Pak Nurlib adalah ketua DPD Golkar Provinsi Aceh. Sementara Pak Iqbal adalah ketua harian DPD Golkar Jateng," kata Ace.

"Pertanyaan terbuka terkait dengan cawapres, sebanyak 12,7 persen responden menginginkan cawapres Jokowi adalah Prabowo," tambah Wawan.

Kapitra Ampera mengonfirmasi memang bersedia menjadi caleg dari PDIP pada Pemilu 2019 dengan syarat.

Ada yang menganggap tindakan itu mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Tito, demokrasi tetap harus dibatasi dengan demokrasi berbasis Pancasila.

“Karena kemampuan rasional masyarakatnya belum dewasa dalam berdemokrasi," kata Tito.