Survei LIPI Sebut Hanya Ada Enam Partai Lolos ke Parlemen

tirto.id - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) merilis hasil survei soal elektabilitas partai politik. Berdasarkan laporan tersebut, tercatat hanya enam partai yang bisa lolos ke parlemen.

"Untuk Pemilu 2019 yang akan datang hasil survei kita menunjukkan bahwa hanya 6 parpol yang mencapai [Parliamentary Threshold] atau di atas 4 persen," kata peneliti senior P2P LIPI, Syamsudin Haris di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/7/2018).

Enam partai tersebut antara lain, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan Partai Demokrat. Sementara partai yang berpotensi tidak lolos ke parlemen antara lain PKS, Perindo, PAN, Nasdem, Hanura, PBB, Partai Garuda, PSI, dan Partai Berkarya.

Adapun berdasarkan hasil survei, PDIP berhasil mengantongi elektabilitas sebesar 24,1 persen; partai Golkar mendapat 10,2 persen; partai Gerindra mendapat 9,1 persen; PKB mendapat 6,0 persen; PPP mendapat 4,9 persen; dan Partai Demokrat mendapat 4,4 persen.

Sekadar informasi, ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold) adalah batas suara minimal bagi partai politik untuk dapat menaruh anggotanya di kursi legislatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ambang batas tersebut ialah 4 persen dari perolehan suara nasional.

Walau begitu, Syamsudin menyambut baik hasil survei ini. Menurutnya, makin sedikit partai yang berhasil masuk ke parlemen justru semakin baik karena akan meningkatkan efektivitas kerja negara.

"Poinnya pada efektivitas, jadi kalau bisa pemilu yang akan datang itu tinggal 5 atau 6 Parpol itu akan bagus sekali dampaknya bagi demokrasi kita," terang Syamsudin.

Meski begitu, menurutnya kejadian di lapangan bisa saja berbeda. Pasalnya, dalam laporan tersebut terdapat 26% responden yang tidak menjawab.

Syamsudin menjelaskan, tingginya angka responden yang tidak menjawab salah satunya disebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol. Hal ini berkaitan erat dengan masih maraknya kasus-kasus korupsi yang menjerat kader parpol.

"Kita menyaksikan OTT [Operasi Tangkap Tangan] oleh KPK. Ada bupati, walikota, ada calon bupati, ada calon walikota, banyak sekali. Ada juga anggota DPR," katanya.