Indeks Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bachtiar Nasir meminta agar umat Islam untuk tidak mudah terprovokasi, dipecah-belah serta dibenturkan dengan pihak lain.

Presiden Jokowi melakukan "politik kuliner" untuk kedua kalinya dengan ketua ormas Islam. Jumat siang ini Jokowi makan siang dengan Ketua Muhammadiyah. 

Presiden Jokowi menekankan perlunya dakwah melalui media sosial dan mengajak kepada kader Pemuda Muhammadiyah untuk menyampaikan tentang integritas, kejujuran, dan optimisme melalui media sosial.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta umat Islam berlapang dada menyerahkan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada mekanisme hukum.

Dalam keterangannya PP Muhammadiyah mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo dalam mendukung sepenuhnya penegakan hukum atas kasus penistaan agama tersebut dan mengimbau kepada umat Islam agar lapang dada menerima dan mengawal dengan seksama proses selanjutnya.

Aksi demonstrasi 4 November juga akan diikuti oleh kader Muhammadiyah. Menurut laporan, sebanyak 25.800 kader dipastikan ikut serta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dilanjutkan melalui proses yang terhormat dan proporsional. Jokowi juga berjanji tak akan melakukan intervensi dalam kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dilakukan melalui proses hukum yang terhormat, proporsional, dan berjanji tak akan melakukan intervensi.

Presiden Joko Widodo diketahui telah menerima pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Presiden berharap semua elemen menjaga keutuhan NKRI.

PP Muhammadiyah menggelar silaturahmi dengan mengundang Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta. Silaturahmi juga sebagai perkenalan Kapolri baru kepada pengurus Muhammadiyah dan berharap Polri bisa sinergi bersama Muhammadiyah untuk mengatasi berbagai persoalan sosial.

Yunahar Ilyas mengatakan terorisme menjadi ancaman dunia termasuk bangsa Indonesia harus dihadapi secara menyeluruh bukan sporadis.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan, posisi atau jabatan Kapolri harus netral atau tidak terpengaruh parpol. Kapolri harus semakin mampu merealisasikan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, tanpa harus dipengaruhi urusan politik.

Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan mengapresiasi keterbukaan pihak kepolisian di dalam penyelidikan kasus kematian terduga teroris Siyono.

Sebelum konsep Islam Nusantara bergulir, sudah banyak tokoh yang menegakkan Islam dengan damai dan toleran.

Subdirektorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tengah menyelidiki beredarnya selebaran provokasi di media sosial yang mengadu domba antara aparat dengan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah.

Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Anton Charliyan menuding adanya pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh dalam kasus kematian Siyono dan berusaha mengadu domba antara pihaknya dengan organisasi Islam Muhammadiyah.

Ketua Pustaka, Informasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi perlu dikoreksi. Pasalnya, selama ini kerap menyuguhkan tontonan yang tidak mencerdaskan bangsa, seperti kekerasan, gosip dan acara yang tidak bermutu lainnya.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari, mengkhawatirkan jika revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran disusupi oleh kepentingan politik. Menurutnya, hal potensi tersebut bisa saja terjadi karena saat ini ada beberapa politisi menguasai media.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, menilai calon yang maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui jalur independen bisa berdampak kurang baik dalam kehidupan berdemokrasi. Ahmad Atang pun sepakat jika syarat bagi calon independen lebih diperberat.

Dukungan kuat dari publik kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bakal maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen, bukan lewat partai politik (parpol), mendapat perhatian khusus dari Ahmad Syafii Maarif. Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menilai, fenomena Ahok tersebut seharusnya membuat parpol instropeksi diri.