Indeks Muhammadiyah

Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan mengapresiasi keterbukaan pihak kepolisian di dalam penyelidikan kasus kematian terduga teroris Siyono.

Sebelum konsep Islam Nusantara bergulir, sudah banyak tokoh yang menegakkan Islam dengan damai dan toleran.

Subdirektorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tengah menyelidiki beredarnya selebaran provokasi di media sosial yang mengadu domba antara aparat dengan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah.

Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Anton Charliyan menuding adanya pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh dalam kasus kematian Siyono dan berusaha mengadu domba antara pihaknya dengan organisasi Islam Muhammadiyah.

Ketua Pustaka, Informasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi perlu dikoreksi. Pasalnya, selama ini kerap menyuguhkan tontonan yang tidak mencerdaskan bangsa, seperti kekerasan, gosip dan acara yang tidak bermutu lainnya.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari, mengkhawatirkan jika revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran disusupi oleh kepentingan politik. Menurutnya, hal potensi tersebut bisa saja terjadi karena saat ini ada beberapa politisi menguasai media.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, menilai calon yang maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui jalur independen bisa berdampak kurang baik dalam kehidupan berdemokrasi. Ahmad Atang pun sepakat jika syarat bagi calon independen lebih diperberat.

Dukungan kuat dari publik kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bakal maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen, bukan lewat partai politik (parpol), mendapat perhatian khusus dari Ahmad Syafii Maarif. Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menilai, fenomena Ahok tersebut seharusnya membuat parpol instropeksi diri.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mulai merespon positif usulan yang meminta agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diberlakukan lagi. Hal tersebut diisyaratkan oleh Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid.