tirto.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengimbau kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2017 untuk tidak boleh menjadi pembawa kepentingan konglomerat atau pihak lain yang menggadaikan dan merugikan rakyat.
Ia menjelaskan bahwa saat ini publik sudah banyak yang sinis dengan berseloroh: "Menggusur rakyat demi konglomerat," kata Haedar Nashir di Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Lebih lanjut Haedar menjelaskan, kepala daerah yang terpilih tidak boleh terjebak dengan ungkapan "dipilih rakyat tapi jadi kepala daerah konglomerat".
Kepala daerah, kata dia, tidak boleh berubah haluan memihak konglomerat atau berhutang budi kepada konglomerat, karena sejatinya rakyatlah yang membuat mereka terpilih.
Oleh karena itu, Haedar meminta para pemimpin terpilih untuk menjadi kepala daerah yang mandiri dan bukan jadi boneka siapapun. Mereka, kata dia, harus berbuat sepenuh hati untuk rakyat, Insya Allah rakyat akan mencintai para pemimpinnya.
"Saya percaya masih banyak para kepala daerah di negeri ini, termasuk yang terpilih dalam Pilkada 2017, yang berjiwa negarawan dan benar-benar tulus untuk memajukan dan mengangkat nasib rakyat," kata dia.
Selain itu, ia juga meminta pemimpin untuk serius dan tidak bermain-main dengan amanat rakyat yang telah mempercayainya untuk memimpin daerah.
"Para kepala daerah terpilih jangan menganggap enteng dan bermain-main dengan amanat rakyat yang memilihnya," katanya dikutip dari Antara.
Dia mengatakan yang paling terpenting adalah menjadikan mandat rakyat sebagai komitmen dan tanggung jawab moral maupun politik untuk sebesar-besarnya melindungi, memajukan, dan menyejahterakan rakyat.
Menurutnya tidak elok ketika kampanye bersusah payah mendekatkan diri dan ingin merebut hati rakyat, tapi setelah terpilih menjauhi dan berkhianat kepada rakyat.
Sebagai pimpinan Muhammadiyah, Haedar menyampaikan bahwa kepala daerah harus merawat sikap negarawan dan merakyat sebagai bukti mencintai bangsa dan negara.
Pilkada Serentak 2017 diikuti oleh 101 daerah di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tersebut terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
