Indeks Mkmk

MKMK memandang pokok aduan dalam laporan tersebut berkaitan dengan tindakan Adies sebelum dilantik sebagai hakim konstitusi.

Hinca menilai, kinerja pejabat publik mudah dilihat dan dinilai oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila merasa kinerja tak sesuai.

Palguna memastikan bahwa aduan terhadap dirinya tidak akan menghambat penanganan dugaan pelanggaran etik terkait penetapan hakim MK, Adies Kadir.

Palguna mengaku, MKMK terus menjalankan proses pelaporan Aides Kadir dan telah menggelar sidang pendahuluan dengan mendengar keterangan pelapor.

Puan menuturkan, Komisi III DPR RI meminta MKMK agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU MK.

Dalam aturan baru ada 5 tahap tahapan pemberian sanksi kepada hakim yang melanggar aturan.

Perwakilan CALS, Yance Arizona, menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil untuk menguji integritas Adies Kadir yang baru saja dilantik kemarin.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arief.

Arteria Dahlan menilai tudingan yang menyebutkan Saldi Isra berafiliasi dengan PDIP adalah fitnah.

Jika merujuk putusan MKMK, Anwar Usman tidak diperkenankan ikut mengadili sengketa Pemilu 2024 meskipun hakim aktif.

MKMK akan menghadapi tantangan berat pada awal masa kerjanya, yaitu menghadapi laporan sengketa Pemilu 2024.

Tugas MKMK hanya berkaitan dengan etik yang dilanggar hakim konstitusi pada pedoman perilaku hakim seperti ditentukan dalam peraturan MK.

Tiga nama yang dipilih jadi anggota MKMK permanen, yakni Yuliandri, I Dewa Gede Palaguna, dan hakim aktif MK Ridwan Mansyur.

Peneliti PSHK menilai sikap Anwar Usman yang melayangkan surat keberatan administratif, bukan merupakan cerminan seorang negarawan.

Video yang tersebar di Facebook hanya berisikan cuplikan video konferensi pers, pendapat pakar, serta komentar masyarakat terkait Anwar Usman.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan semua penanganan perkara terdapat di tangan kepaniteraan.

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memilih Ketua MK pengganti Anwar Usman.

Ketidakhadiran pengawas permanen di MK dinilai menjadi akar pelanggaran etik para hakim konstitusi. MKMK permanen penting dibentuk.