Indeks Menkeu

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyusunan APBN 2018 juga dipengaruhi faktor geopolitik di antaranya situasi di Timur Tengah, Korea Utara dan resiko terorisme.

Menkeu menjelaskan bahwa Google yang selama ini belum memenuhi kewajiban membayar pajak kepada pemerintah berkomitmen segera membayar pajak.

"Outlook APBN 2018 diperkirakan belanja negara mencapai Rp2.204 triliun-Rp2.349 triliun," kata Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan status WTP, yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, harus dianggap sebagai awal tradisi transparansi dan akuntabilitas yang akan terus dipertahankan. 

Menkeu mengatakan proyeksi keuangan yang disusun PT Jasa Raharja menunjukkan masih tersedianya ketahanan dana untuk memberikan kenaikan santunan, meski besaran iuran wajib kecelakaan penumpang dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas tidak dinaikkan

Sri Mulyani melarang pegawai pajak menemui wajib pajak di luar kantor. Alasannya tidak bisa dimonitoring dan membuka kemungkinan laku kecurangan pajak.

Menurut Menteri Sri Mulyani peningkatan anggaran belum tentu bisa mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia justru menekankan efektifitas anggaran.

Meski Pemerintah telah memberlakukan kenaikan tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada hari ini, Jumat (6/1/2017), ratusan orang tetap memadati kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

Kementerian Keuangan RI berkomitmen melakukan upaya pencegahan berlapis terhadap korupsi di lingkungan kerjanya. Pencegahan akan dilakukan salah satunya dari sisi belanja dilakukan proses verifikasi secara bertahap.

Mantan Menteri Keuangan di zaman Orde Baru, Marie Muhammad dikabarkan tengah sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta.

Pemerintah akan menarik pajak dari Google tahun ini. Pemerintah menilai pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah terutama dari iklan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas peserta program tax amnesty adalah para wajib pajak besar yang selama ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

Dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak yang masuk ke Indonesia mayoritas berasal dari Singapura yang mencapai Rp1,24 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai keputusan Presiden RI Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani Indrawati (SMI) menjadi menteri keuangan dalam Kabinet Kerja merupakan sebuah langkah yang sangat baik atau "bravo".

UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak telah diajukan ke Mahkamah Agung guna dilakukan uji materi. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan sepenuhnya mempertahankan UU Amnesti Pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Mengenai gebrakan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani, salah satunya dengan pemangkasan anggaran itu, politikus PDI Perjuangan itu optimistis kondisi ekonomi Indonesia akan terus membaik.

Menkeu meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu proyek dan program yang sedang dan akan berjalan karena pemotongan tidak dilakukan pada proyek dan program prioritas.

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan tentang kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pekerja lajang menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Dengan PTKP dinaikkan, pemerintah berharap dana pembayaran pajak oleh wajib pajak akan berkurang sehingga dana bisa dialihkan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memanfaatkan Panama Papers sebagai referensi tambahan dalam menentukan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada sejumlah individu yang menyimpan kekayaan mereka di luar negeri.