Indeks Menkeu

Presiden Jokowi menyebut pemerintah Indonesia berpotensi punya dana abadi 20 miliar USD setelah aturan Omnibus Law disetujui.

Megawati Soekarnoputri memberikan surat tugas kepada Sri Mulyani untuk menjadi Direktur Eksekutif IMF.

Menurut analisis prediksi kebangkrutan melalui Altman Z-Score, dua BUMN penerima PMN itu masuk kategori distress (darurat) dengan skor di bawah 1,3.

Kemendes mengklaim punya ukuran sendiri untuk menilai desa fiktif, sehingga saat ini disebut tak ada.

Harga rokok naik sudah dipertimbangkan masak-masak, kata Sri Mulyani.

Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari ANRI, yakni akreditasi dan sertifikasi SDM.

THR PNS dan pensiunan 2019 telah disalurkan oleh 232 pemerintah daerah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati heran dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang masih lambat di Indonesia.

Kriteria ekspor jasa kena pajak adalah kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar negeri oleh penerima ekspor jasa kena pajak.

Menkeu menilai peningkatan GDP dimulai dengan investasi besar. Sedangkan agar investor tertarik pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dikebut.

Menkeu Sri Mulyani sedang menyiapkan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Research and Development (R&D) serta pelatihan untuk karyawan perusahaan.

Menkeu mengklaim saat ini APBN Indonesia sehat, meski berada pada tahun politik.

Penyederhanaan regulasi kepabean untuk ekspor mobil memungkinkan menekan biaya bongkar muat dan pengangkuran per mobil hingga Rp750 ribu. 

Kementerian Keuangan bakal menjaga momentum investasi dengan menetapkan tax holiday dan tax allowance.

Utang sudah ada sejak tahun 1946 atau pada masa kemerdekaan. Saat itu, pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan IMF merekomendasikan untuk mengurangi utang negara dunia hanya berlaku bagi negara maju di Eropa dan negara berpendapatan rendah, Indonesia tidak termasuk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mendorong para pedagang online untuk berpindah ke market place e-commerce di Indonesia seperti Bukalapak, JD.id , Tokopedia.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, bengkaknya subsidi di APBN 2018 karena ada perubahan kebijakan subsidi energi terutama BBM.

"Perilaku koruptif itu kan macam-macam penyebabnya, jadi bukan karena gaji atau tunjangannya kecil"

Sri Mulyani lantik 1 pejabat Eselon I dan 33 pejabat Eselon II.