tirto.id - “Papa kamu berpendapat, kolam renang itu sesuatu yang mewah dan memerlukan biaya tinggi untuk pemeliharaannya. Daripada punya kolam sendiri, toh kita bisa berenang di tempat lain. Lebih baik dananya diberikan kepada yang berhak”, kenang Ayu Resmiyati, istri almarhum Mar’ie muhammad dalam sebuah video dokumenter produksi Kementerian Keuangan Indonesia.
Era 1990-an, kondisi perekonomian Indonesia memburuk. Krisis demi krisis melanda yang akhirnya memuncak pada tahun 1998 yang memaksa Soeharto lengser dari kekuasaannya. Situasi itu muncul salah satunya disebabkan oleh maraknya korupsi yang dilakukan para pejabat negara.
Kepercayaan rakyat kepada para birokrat negara luntur. Di tengah kondisi ini, Mar’ie muhammad adalah pengecualian. Sepanjang kariernya, ia terkenal konsisten sebagai pegawai negeri yang sederhana dan lurus.
Mar’ie Muhammad lahir di Surabaya pada 3 April 1939. Selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada dekade 1960-an, ia aktif dalam pergerakan mahasiswa. Mar'ie sempat menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam organisasi itu, ia akhirnya kenal dengan Sjarifuddin Harahap, Alwi Abdullah, dan Ir. Mahmud Junus.
Perjuangannya sebagai mahasiswa membawanya ke kursi Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). M Jusuf, Menteri Pertahanan dan Keamanan di masa awal Orde Baru, mengenalnya sebagai sebagai sosok yang tekun dan cerdas. Maka itu, M Jusuf mengangkatnya menjadi asisten selama dua tahun.
Usai lulus kuliah pada 1969, Mar'ie bekerja di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan. Ia menekuni bidang ekonomi sambil terus mencermati proyeksi jangka panjang keuangan negara. Karena ketekunannya, kariernya menanjak mulus hingga dipercaya menempati beberapa pos strategis di Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN dan Direktorat Jenderal Pajak hingga tahun 1993. Setelah itu, ia diangkat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).
Kiprahnya yang dinilai bersih dan lurus, membuat ia dijuluki Mr. Clean oleh insan pers kala itu. Semasa menjabat Direktur Jenderal Pajak, Mar’ie berhasil mengumpulkan realisasi penerimaan pajak mencapai lebih dari 200 persen. Tanpa pandang bulu, ia membersihkan kantornya dengan menjatuhkan hukuman bagi 1.615 pegawai Direktorat Pajak yang terbukti bersalah.
Ketegasannya memimpin Direktorat Jenderal Pajak juga ditunjukkan dengan menghitung langsung kewajiban pajak presiden. Bersama Dra. Srie Subiyati, Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Pusat IV, Mar’ie pernah mendatangi rumah rumah daripada Soeharto untuk mengawal proses pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan SPT-PPH.
Selain itu, salah satu kontribusi penting Mar’ie di Direktorat Pajak adalah mengubah nama Kantor Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Langkah ini dinilai mampu menyadarkan masyarakat bahwa pajak adalah alat pembangunan yang senantiasa dimanfaatkan untuk melayani segala kepentingan masyarakat luas.
Kijang Butut, HMI, dan Sebuah Blunder
Sikap Mar'ie yang terus berusaha bersih dari korupsi tampak jelas dari gaya hidupnya yang sederhana. Ia tidak mau menikmati fasilitas negara meskipun statusnya sebagai birokrat. Suatu hari, ia berangkat ke istana untuk menerima penghargaan Bintang Maha Putra dari presiden. Ia pergi dengan mengendarai mobil Kijang butut. Penjaga di pintu gerbang istna menahannya. Mar’ie kemudian membuka kaca jendela mobil untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Penjaga gerbang kaget melihat pejabat negara sekelas menteri menumpang Kijang butut, lalu buru-buru mempersilakan masuk.
Sebagai menteri Keuangan, Mar’ie dihadapkan pada banyak persoalan. Kondisi BUMN dan bank-bank pemerintah banyak mengalami masalah kredit macet. Sementara itu, ekonomi berjalan lesu dan inflasi meningkat. Permasalahan itu menjadi pekerjaan menteri keuangan karena ia memiliki kewenangan yang luas. Mulai dari perencanaan anggaran negara, pengawasan kredit perbankan, sampai urusan pinjaman negara dan penghitungan pajak presiden.
Salah satu masalah mendesak yang dihadapinya adalah skandal mega kredit Bapindo yang nilainya mencapai 1,3 triliun rupiah. Dalam urusan ekonomi internasional, apresiasi Yen terhadap Dollar Amerika membuat posisi utang luar negeri Indonesia membengkak. Tapi pengamat ekonomi menilai, kinerja Mar’ie kala itu sangat baik sehingga bisa menunda krisis yang bisa saja terjadi jauh lebih awal.
Kinerja positif Mar’ie membuatnya didaulat sebagai Menteri Keuangan terbaik tahun 1995 oleh majalah Asiamoney. Majalah yang berpusat di Hong Kong itu memberikan penghargaan pada Mar’ie karena kepiawaiannya dalam mempertahankan posisi indonesia di kondisi yang sangat rumit. Ia juga dianggap konsisten mempertahankan prinsip keseimbangan anggaran dan kebijakan kredit yang sangat cermat dan hati-hati.
Karier Mar’ie Muhammad sebetulnya sempat terganjal. Ceritanya, ketika ia baru lulus dari Universitas Indonesia dengan status sebagai anggota HMI. Banyak kalangan menilainya sebagai aktivis garis keras. Kiprahnya itu sempat tercium oleh kalangan istana dan membuatnya hampir kesulitan naik jabatan.
Johannes Baptista Sumarlin, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sampai harus menerangkan kepada Presiden Soeharto tentang sosok Mar’ie Muhammad.
“Jadi, saya jelaskan kepada presiden [bahwa] Mar’ie sosok biasa dan baik, seperti Bintoro. Saya beritahu juga pak Ali Wardhana. Akhirnya Mar’ie Muhammad bisa diangkat menjadi eselon II, yaitu Kepada Dirut atau Direktur,” kata Sumarlin seperti dimuat dalam majalah Media Keuangan edisi khusus Oktober 2018.
Meski demikian, banyak kalangan menganggap Mar’ie sempat membuat blunder ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada awal 1997, ia yakin pondasi ekonomi negara kuat. Memasuki pertengahan tahun, meski dunia dilanda krisis, ia menilai perekonomian Indonesia tidak akan memburuk. Baginya, hingga beberapa bulan sebelum krisis dunia, laporan-laporan keuangan dari lembaga besar dunia seperti International Monetary Fund (IMF) tidak menunjukkan kerisauan.
Namun, ada beberapa bidang yang luput dari perhitungannya. Salah satunya adalah sektor perbankan yang rapuh dan ditandai dengan begitu tingginya kredit macet. Dari analisa yang dibuat, penyebab utamanya adalah perbankan Indonesia kurang hati-hati dalam menyalurkan kredit selama puluhan tahun.
Kondisi ini dipersulit dengan maraknya korupsi, pengawasan yang lemah terhadap aliran dana, dan berbagai proyek yang nilainya digelembungkan. Utang-utang menjadi sulit diaudit dan tidak terselesaikan.
Setelah Orde Baru runtuh, Mar’ie bersama dengan tokoh-tokoh penting lain seperti Kuntoro Mangkusubroto, Boediono, Sri Mulyani, dan Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Belakangan, hasil kerja MTI ini menjadi cikal bakal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mar’ie sempat menjadi komisaris utama PT Bank Syariah Mega dan Ketua Palang Merah Indonesia dari Desember 1998 hingga 2009. Ia wafat pada 11 Desember 2016, tepat hari ini 4 tahun lalu, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta.
Editor: Irfan Teguh
