Indeks Mendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

Nama-nama yang akan menjadi Pj gubernur, menurut Tjahjo, ditunjuk oleh Polri tanpa campur tangannya.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.

PPP menilai Kemendagri bisa memilih Pejabat (Pj) maupun Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur dari Polri maupun TNI asalkan memenuhi persyaratan.

Fadli Zon berpendapat Kemendagri lebih baik memilih Pejabat (Pj) Gubernur Jabar dan Sumut dari Pemda setempat ketimbang menunjuk 2 Perwira Tinggi Polri.

TPID berkontribusi meredam tingginya harga beras, cabai, dan bahan pangan lainnya.

"Parpol lama kan sudah selesai dengan model Sipol yang sembilan poin itu, mulai alamat, keterwakilan perempuan, kantor; sudah detil semua jadi tidak ada masalah," kata Tjahjo Kumolo.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan Bupati Talaud menerima sanksi pemberhentian sementara karena melanggar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda.

Pengenaan bea masuk bagi barang digital dan barang tidak berwujud bisa diberlakukan, seperti disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Mendagri Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan langkah Anies membentuk Komite Pencegahan Korupsi dalam struktur TGUPP.

Kemendagri dan Bawaslu akan bekerjasama memberantas kampanye hitam dan hoaks saat Pilkada Serentak 2018.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjamin tidak ada pemilih ganda di Pemilu 2019 karena saat perekaman e-KTP sudah ada perekaman sidik jari dan iris mata.

Mendagri mengatakan, draf revisi dari pemerintah masih akan dibahas di kantor Menko Polhukam.

Kemendagri bekerja sama dengan Kemenlu untuk menyelesaikan kasus KTP ganda yang dimiliki oleh TKI dan WNI yang menetap di luar negeri.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengklaim Perppu Ormas bukan alat politik untuk memberangus kelompok-kelompok penentang pemerintah.

10 fraksi DPR yang hadir di dalam sidang itu pun menyepakati penundaan.

Tjahjo tak masalah jika ada pihak-pihak yang ingin mengkritik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla asalkan tidak melanggar aturan.

Tjahjo mengatakan bahwa kedua itu sudah sering diterima oleh Dirjen Otda dan Dirjen Polpum.

Mendagri menuturkan, Plt disiapkan sebagai antisipasi terjadinya kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.