Indeks Mendagri

Gamawan Fauzi mengklaim tidak kenal dengan keponakan Setya Novanto dan Made Oka Masagung. Dia juga mengaku tidak pernah bertemu dengan dua tersangka korupsi e-KTP tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolosistem mengatakan keamanan e-KTP dibuat berlapis.

Menurut Tjahjo, pengawasan ormas tidak akan maksimal apabila hanya dilimpahkan pada polisi dan BNPT saja.

Tjahjo menilai bahwa pemekaran daerah tidak memberikan keuntungan dari sisi investasi.

"Ini harus ditindak. Ada hukumnya, ada aturannya. Media sosial harus dimanfaatkan untuk berkomunikasi.”

Menurut Tjahjo, kewenangan untuk menyampaikan boleh tidaknya Jusuf Kalla dicalonkan kembali sebagai Cawapres berada di tangan KPU.

Tjahjo memprediksi ada pesan dari KPK agar Kemendagri aktif mengawasi kepala daerah petahana yang ikut Pilkada 2018.

Tjahjo Kumolo menyampaikan pemerintah tidak antikritik, namun menolak penghinaan dan fitnah.

Tjahjo mengakui ada indikasi keterkaitan antara tertangkapnya 4 bupati dalam OTT KPK selama awal 2018 dengan pilkada serentak. Tapi, menurut dia, akar masalahnya adalah persoalan mental.

Jabatan Pjs Gubernur ini dibutuhkan di Lampung karena kepala dan wakil kepala daerah di sana ikut pilkada 2018.

Zumi Zola baru bisa saja dicopot dari jabatannya apabila sudah ada putusan pengadilan bersifat inkrah.

Terbitnya Permendagri yang membatasi riset mengingatkan diktum lama budaya politik otoriter bahwa “hanya pemerintah yang tahu yang terbaik” untuk warganya.

Mendagri membantah kemungkinan adanya penyelewengan anggaran oleh Pemerintah Daerah Papua terkait kasus gizi buruk.

Mendagri mengatakan pihaknya tidak bisa memberi sanksi terhadap bupati dan wakil bupati Tolitoli yang terlibat pertengkaran.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

Nama-nama yang akan menjadi Pj gubernur, menurut Tjahjo, ditunjuk oleh Polri tanpa campur tangannya.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.

PPP menilai Kemendagri bisa memilih Pejabat (Pj) maupun Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur dari Polri maupun TNI asalkan memenuhi persyaratan.

Fadli Zon berpendapat Kemendagri lebih baik memilih Pejabat (Pj) Gubernur Jabar dan Sumut dari Pemda setempat ketimbang menunjuk 2 Perwira Tinggi Polri.