tirto.id - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono mengatakan belum bisa memberi sanksi terkait tindakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengacungkan dua jari pada acara Konferensi Nasional Gerindra, di Sentul International Convention Center, Sentul Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018) kemarin.
Sumarsono menuturkan, ia masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hal tersebut.
"Secara substansi, yang putuskan Bawaslu terkait dua jari. Tergantung rekomendasi Bawaslu," ujarnya kepada Tirto Selasa (18/12/2018).
Namun, secara administrasi, Sumarsono mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Anies tidak ada pelanggaran.
Bahkan ia mengapresiasi karena sebelumnya Anies telah mengajukan izin untuk menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra.
"Secara administrasi tidak ada pelanggaran. Gubernur sudah lapor ke Mendagri untuk memenuhi undangan Gerindra. Diapresiasi," ucapnya.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) wilayah DKI Jakarta Puadi mengaku belum bisa mengidentifikasi apakah tindakan Anies itu termasuk kampanye atau tidak.
Menurut dia, hal tersebut harus diinvestigasi terlebih dahulu. Namun, kata Puadi, aturan dasar bagi kepala daerah yang ingin melakukan kampanye memang harus mengajukan cuti terlebih dahulu.
Puadi menegaskan, kepala daerah memang tidak diperbolehkan berkampanye sembari bertugas. Apabila melakukan cuti, maka suratnya pun tidak hanya diberikan kepada Kemendagri saja, tetapi harus ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.
“Kita belum mengatakan ini ada atau tidaknya pelanggaran. Tapi kalau ikut kampanye harus cuti dulu,” kata Puadi kepada Tirto, Selasa (18/12/2018).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Yandri Daniel Damaledo
