tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak menampil tudingan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, terkait kebocoran anggaran negara.
Menurut Tjahjo nilai kebocoran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tak sampai Rp500 triliun seperti disebut Prabowo.
"Saya kira soal anggaran bocor ada di mana-mana ya, tapi tidak mungkin kalau sampai sebesar itu (Rp500 triliun)," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Menurut Tjahjo, kebocoran anggaran sebesar itu tidak mungkin terjadi dalam periode setelah tahun 2015.
Ia pun berdalih operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah tidak semuanya terkait korupsi anggaran.
"Mulai 2015 sampai sekarang tingkat [kebocoran] kecil sekali. Jadi kalau ada kepala daerah yang [kena] OTT KPK, tidak semua menyangkut masalah anggaran," tutur Tjahjo.
Prabowo sempat melontarkan tudingan adanya kebocoran anggaran ini terjadi, karena ada penggelembungan dana pada sejumlah proyek pemerintah.
Secara tak langsung ia menuding terdapat kelebihan biaya proyek yang sengaja dimunculkan untuk keuntungan pribadi.
“Saya hitung dan saya sudah tulis. Rata-rata, [berdasar] taksiran saya, 25 persen dari anggaran itu bocor,” kata Prabowo dalam HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).
Seperti diberitakan, terkait tudingan ini, Presiden Joko Widodo bersikap. Ia meminta Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Jokowi meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.
"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal," kata Jokowi.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Zakki Amali