Indeks Mendagri

Selain dua kunjungan resmi ke luar negeri selama 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga melakukan dua kunjungan pribadi dan undangan tanpa menggunakan dana APBD.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan, meski tidak ada tenggat waktunya, pemilihan Wagub DKI seharusnya tuntas sebelum 18 bulan jelang masa jabatan Gubernur Anies berakhir. 

Terkait selisih Menkumham Yasonna dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Tjahjo akan memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim. 

KPU telah terbukti dapat mempersiapkan semua pelaksanaan yang ada, termasuk persiapan Pemilu pada 34 Provinsi di Indonesia.

Tahapan terakhir Pilpres 2019 yakni pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Tjahjo Kumolo mengingatkan kembali fungsi perangkat desa yang dipilih oleh rakyat secara keseluruhan sama dengan presiden, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tjahjo Kumolo mengatakan kalau memang berniat tinggal di Jakarta, niat kerja di Jakarta secara profesional maka harus mempunyai KTP di Jakarta.

"Kami keluarga besar Kemendagri dan BNPP turut berdukacita atas meninggalnya Ibu Ani Yudhoyono."

Mantan Mendagri era Megawati Soekarnoputri, Hari Sabarno, meninggal dunia pada usia 74 tahun, Jumat (31/5/2019) malam.

Kemendagri menandatangani MoU dengan BPIP tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila hari ini.

Mendagri akan mengevaluasi pemilu serentak 2019 setelah ratusan petugas pemilu meninggal.

Mendagri menyebut alasan mundur ini sangat tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan seharusnya pemecatan seluruh terpidana korupsi rampung pada Desember 2018. Namun, kenyataannya hingga kini masih ada ribuan PNS korup yang tercatat aktif dan mendapat gaji.

Tjahjo meminta mengantisipasi terhadap aksi teror dengan mengaktifkan siskamling, ronda, serta aktifkan wajib lapor bagi tamu yang berkunjung.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk proaktif. Dia mengakui sampai saat ini, proses perekaman e-KTP baru mencapai 98 persen. 

Mendagri menyebut pemerintah justru akan mendukung tugas KPU dan Bawaslu untuk tetap berpijak pada independensi dan adil selam Pemilu 2019.

Di satu sisi PNS boleh sosialisasi program pemerintah, tapi di sisi lain mereka tetap dituntut netral dan tak boleh kampanye. Ini akan tetap membingungkan selama belum ada batasan yang jelas.

KPU mempersilakan para ASN menyosialisasikan program pemerintahan Jokowi. Namun, ASN tetap diminta menjaga netralitas serta bisa membedakan program Jokowi sebagai presiden dan capres.

DPR tak mempermasalahkan kolom agama diisi Penghayat karena memang sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kerawanan pemilu di Papua disebabkan oleh faktor geografis dan penerapan sistem noken.