Indeks Mendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, bila kegiatan #2019GantiPresiden di daerah dilaksanakan maka harus izin polisi.

Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dudy Jocom.

KPU bersikukuh melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif.

Kemendagri akan melakukan pendataan terhadap para penganut kepercayaan di seluruh daerah pada 1 sampai 2 bulan ke depan.

Aturan dibuat sebagai respons dari permintaan Presiden Jokowi untuk mempersingkat proses pembuatan e-KTP.

Keputusan KPU tak dapat diintervensi karena lembaga itu bersifat mandiri dalam menyelenggarakan pemilu.

Gamawan Fauzi mengklaim tidak kenal dengan keponakan Setya Novanto dan Made Oka Masagung. Dia juga mengaku tidak pernah bertemu dengan dua tersangka korupsi e-KTP tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolosistem mengatakan keamanan e-KTP dibuat berlapis.

Menurut Tjahjo, pengawasan ormas tidak akan maksimal apabila hanya dilimpahkan pada polisi dan BNPT saja.

Tjahjo menilai bahwa pemekaran daerah tidak memberikan keuntungan dari sisi investasi.

"Ini harus ditindak. Ada hukumnya, ada aturannya. Media sosial harus dimanfaatkan untuk berkomunikasi.”

Menurut Tjahjo, kewenangan untuk menyampaikan boleh tidaknya Jusuf Kalla dicalonkan kembali sebagai Cawapres berada di tangan KPU.

Tjahjo memprediksi ada pesan dari KPK agar Kemendagri aktif mengawasi kepala daerah petahana yang ikut Pilkada 2018.

Tjahjo Kumolo menyampaikan pemerintah tidak antikritik, namun menolak penghinaan dan fitnah.

Tjahjo mengakui ada indikasi keterkaitan antara tertangkapnya 4 bupati dalam OTT KPK selama awal 2018 dengan pilkada serentak. Tapi, menurut dia, akar masalahnya adalah persoalan mental.

Jabatan Pjs Gubernur ini dibutuhkan di Lampung karena kepala dan wakil kepala daerah di sana ikut pilkada 2018.

Zumi Zola baru bisa saja dicopot dari jabatannya apabila sudah ada putusan pengadilan bersifat inkrah.

Terbitnya Permendagri yang membatasi riset mengingatkan diktum lama budaya politik otoriter bahwa “hanya pemerintah yang tahu yang terbaik” untuk warganya.

Mendagri membantah kemungkinan adanya penyelewengan anggaran oleh Pemerintah Daerah Papua terkait kasus gizi buruk.

Mendagri mengatakan pihaknya tidak bisa memberi sanksi terhadap bupati dan wakil bupati Tolitoli yang terlibat pertengkaran.