Indeks Mendagri

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai meminta Mendagri Tjahjo Kumolo berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan menjaga netralitas sebagai pejabat negara dalam menyikapi Pilpres 2019.

Komisi II DPR RI akan memanggil Rektor IPDN Ermaya dan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk dimintai penjelasan mengenai insiden kekerasan itu.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pelaku aksi pemukulan terhadap seorang praja IPDN ditindak tegas.

Tjahjo meminta Iwa Karniwa untuk mundur dari jabatannya jika ingin maju dalam Pilgub Jabar 2018.

Kendala-kendala tersebut menurut Tjahjo masih ditemukan di daerah-daerah tertentu. Namun pihaknya memastikan untuk terus berbenah mengatasi berbagai kendala yang ada.

Beredar sebuah dokumen yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang bekerja sebagai PNS.

Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan beberapa pihak melakukan uji materi terhadap UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR kemarin malam.

Mendagri mendesak agar daerah segera menerbitkan Perda Ormas. Tujuannya demi keamanan dan ketertiban.

Perppu Ormas berlaku begitu diumumkan kepada DPR sampai dengan DPR menetapkan yang lain.

Tjahjo menolak apabila penerbitan Perppu dikatakan sebagai upaya pembidikan terhadap ormas-ormas tertentu.

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).

Mendagri Tjahjo Kumolo akan menunjuk pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menggantikan posisi Nur Alam yang telah resmi menjadi tahanan KPK.

Mendagri Tjahjo Kumolo atas nama Presiden Republik Indonesia melantik pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Pemerintah tetap memilih menggunakan skema 20-25 persen terkait dengan ambang batas presiden atau presidential threshold.

"Adapun mengenai aliran uang kepada Gamawan Fauzi sejumlah 4,5 juta dolar AS selain dibuktikan berdasarkan keterangan saksi M Nazaruddin juga didukung dengan keterangan Diah Anggraini," kata JPU KPK.

Tjahjo mengatakan, pengukuhan Wagub Bengkulu itu ditujukan agar tidak ada kekosongan jabatan pemerintahan.

UU Pemda memberikan kewenangan bagi Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah bermasalah. Namun, kewenangan itu telah dianulir dalam putusan uji materi yang diketok MK.

Seperti kasus di Akpol dan Akmil, yang terlibat dengan tegas diberhentikan, begitu juga dengan PNS.

Tjahjo mengatakan bahwa pernyataan Jaksa Agung tersebut sekaligus melegitimasi pemerintah memproses pemberhentian Ahok.