tirto.id - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong 21 daerah di Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk meredam inflasi di setiap daerah masing-masing.
Selain itu, salah satu solusi administrasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sebagai upaya penanganan inflasi adalah izin pengadaan bahan pangan dan pengadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP).
Tjahjo menyatakan, TPID juga berkontribusi meredam tingginya harga beras, cabai, dan bahan pangan lainnya, atau pun masalah perizinan pengadaan pasokan untuk penanganan gejolak harga pangan.
"Di tingkat daerah dari 541 kabupaten/kota provinsi, yang belum tinggal 21. Dari dua tahun kami kejar, mudah-mudahan tahun ini udah selesai semua. Kami minta kepada Dirjen kami (Kemendagri) untuk mendorong," ujar Tjahjo di kantor Bank Indonesia Jakarta pada Senin (22/1/2018).
Sayangnya, dia tidak menyebutkan daerah mana saja yang belum membentuk TPID. "Pokoknya 21," ucapnya.
Salah satu daerah yang inflasinya masih tinggi adalah Jayapura, yakni sebesar 2,28 persen sesuai data BPS pada Desember 2017. Tingginya inflasi di Jayapura, kata dia, disebabkan oleh kurangnya sinergitas di internal Pemda, kurangnya inovasi dan konektivitas. "Misalnya Papua karena geografis. Seluruh provinsi cukup bagus," tuturnya.
Tjahjo menyatakan, ada juga Pemerintah Daerah yang kurang memahami proses pembentukan TPID. Meskipun selama ini tidak ada paksaan untuk membentuk TPID. Namun, kata Tjahjo, inflasi nasional akan lebih membaik jika Pemda ikut berkontribusi melalui TPID.
"Kami hanya bisa menyampaikan ini loh tiga tahun ini data inflasi cukup bagus dan itu akan semakin bagus kalau daerah juga mendorong, yang mana Bapak Presiden [Jokowi] apresiasi selama tiga tahun," ungkapnya.
Tjahjo melanjutkan, salah satu topik yang dibahas dalam rapat Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah adalah kenaikan harga beras. Ia mengklaim pasokan dan harga beras di Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan di daerah lainnya sudah cukup bagus.
"Mudah-mudahan dengan program irigasi yang tahun ini selesai akan menambah swasembada di daerah. Tapi yang penting daerah harus care, pertumbuhan nasional akan semakin baik kalau daerah baik," terangnya.
Selain dalam negeri, kata Tjahjo, pengaruh inflasi juga berasal dari luar negeri, meskipun tidak terlalu signifikan. Misalnya kebijakan shutdown Pemerintahan Amerika Serikat.
"Itu yang penting gimana tingkat konsumsi masyarakat (Indonesia) yang ada. Kami juga akan instruksikan monitor ke 90 daerah yang jadi target survei BPS, akan ada tambahan daerah yang semakin merata," ungkapnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
