tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut, dari sisi fiskal, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp217,03 triliun untuk mengendalikan inflasi di sepanjang 2024. Rinciannya, Rp124,16 triliun untuk pengendalian inflasi oleh pemerintah pusat dan Rp92,87 triliun sisanya untuk pemerintah daerah.
Realisasinya, per 31 Mei 2024, pemerintah pusat telah menggunakan dana sebesar Rp39 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran untuk menjaga agar inflasi nasional tetap terkendali. Sedangkan pemerintah daerah telah menggunakan anggaran yang disiapkan pemerintah hingga Rp13,56 triliun untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Dengan demikian, realisasi anggaran untuk pengendalian inflasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah per akhir Mei 2024 mencapai Rp52,56 triliun.
“Dari sisi fiskal, pusat dukungan kementerian dan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) terus didorong. Realisasi anggaran K/L sampai dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun, sementara fiskal daerah realisasi Rp13,56 dari Rp92,87 triliun,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendali Inflasi 2024, di Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Selain memberikan dukungan fiskal, pemerintah juga terus melakukan stabilisasi harga untuk menjaga agar harga-harga komoditas tidak mengalami kenaikan. Dalam jangka pendek, upaya ini dilakukan melalui penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), bantuan pangan, hingga gerakan pangan murah.
“Telah berhasil menekan kenaikan terhadap harga pangan yang lebih tinggi,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.
Selanjutnya, untuk menekan inflasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi dengan menambah alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian. Soal pembiayaan, Airlangga bilang, saat ini penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk sektor pertanian telah mencapai 30 persen, menjadikannya yang kedua setelah sektor perdagangan.
“Yang ketiga memastikan kelancaran distribusi, terutama untuk 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil dan terluar (3T),” imbuhnya.
Sementara itu, untuk menjaga agar inflasi tak melonjak, stabilitas pangan di seluruh daerah juga harus terjaga. Hal ini dapat tercapai salah satunya dengan pengembangan neraca pangan, yang didukung oleh ketersediaan data pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” ucap dia.
Di sisi lain, untuk menjaga tingkat inflasi tetap rendah, kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi kunci penting. Airlangga bilang, sampai saat ini sudah ada 505 daerah yang bergabung dengan TPID.
“Selanjutnya sebagai apresiasi dalam evaluasi kinerja 2023, hari ini akan diumumkan pemenang dari nominasi TPID Award,” lanjut dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
