Tiga target pekerjaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/PBN Hadi Tjahjanto. Mulai dari sertifikasi tanah milik rakyat, hingga soal IKN.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berangkat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait perkembangan penanganan konflik Papua, Kamis (6/5/2021).
Dedi Prasetyo mengatakan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Soenarko sudah diterima oleh penyidik Bareskrim. Penjamin adalah Panglima TNI dan Menko Kemaritiman.
Anggota 1 BPK Agung Firman mengatakan opini WTP itu berhak diterima Kemenhan lantaran berbagai aspek yakni kerja keras, keterbukaan, dan komitmen para pejabat tingginya.
Tidak semua unggahan yang mencantumkan suku, ras, agama, dan antar golongan dan bernada negatif, memenuhi unsur ujaran kebencian seperti yang diatur di Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Pekerjaan rumah TNI, di antara hal lain, adalah penghormatannya atas supremasi sipil, termasuk terbuka dan akuntabel terhadap indikasi praktik pelanggaran hak asasi manusia.
Hadi sedang mengusahakan harmonisasi KUHPM dan KUHP agar oknum militer yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi terhadap masyarakat sipil bisa diadili di pengadilan sipil.
"Telah saya serahkan jabatan Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. Selamat mengemban tugas sebagai Panglima TNI," kata Jenderal Gatot Nurmantyo.