tirto.id - Panglima TNI baru Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan akan melanjutkan program kerja yang sudah direncanakan oleh pendahulunya Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
"Banyak yang diberikan oleh Jenderal Gatot. Apa yang sudah direncanakan Jenderal Gatot adalah sinkronisasi kekuatan (pertahanan) pembangunan nasional," kata Hadi usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, pada Jumat (8/12/2017) seperti dikutip Antara.
Hadi melanjutkan, "Ada lima program prioritas pembangunan di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Selaru akan kita lanjutkan. Itu sejalan dengan program pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo."
Menurut Hadi, program itu termasuk dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019.
"Alutsista TNI saat ini berpedoman pada 'Minimum Essential Force'. Saat ini sudah masuk renstra kedua 2014-2019 sehingga kita menunggu saja apa yang segera harus dipenuhi," kata dia.
Dia mencontohkan pemenuhan pesawat tempur, beberapa pesawat transportasi, radar, dan kapal selam. "Jadi kalau renstra pertama pembagiannya 30 persen, 30 persen, dan 40 persen, semuanya jadi 100. Saat ini kita menunggu realisasinya sampai 2019, nanti renstra kedua harus sudah tercapai 30 persen," kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu.
Hadi juga mengaku belum memikirkan tentang mutasi perwira tinggi di lingkungan TNI setelah menduduki jabatan barunya itu. "Mutasi itu ada aturannya,” ujar lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan sekolah penerbang TNI AU tahun 1987 tersebut.
Dia memaparkan, “Jadi aturannya adalah berdasarkan jukmin (petunjuk administrasi) yang ada adalah apabila personel tersebut sudah menduduki jabatan dua tahun, kemudian memang diperlukan untuk kedinasan dalam rangka mendukung tugas pokok dan visi dan misi pimpinan."
Sebagai catatan, Jenderal Gatot pada 4 Desember 2017 lalu melakukan mutasi 85 perwira tinggi di lingkungan tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017.
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura DPR RI meminta Hadi Tjahjanto mengintensifkan koordinasi antara TNI dan Polri. "Kami meminta selama memimpin TNI harus komitmen tidak boleh ada bentrokan fisik antara TNI-Polri," kata anggota Fraksi Hanura Arief Suditomo pada hari ini.
Anggota Komisi I DPR itu juga berharap Hadi bisa mendorong pula koordinasi TNI dengan Polri dalam masalah penanganan narkoba dan terorisme.
Selain itu, Arief menyatakan Marsekal Hadi harus menjaga netralitas TNI dalam politik, terutama saat Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Catatan lain dari Fraksi Hanura untuk Marsekal Hadi ialah kebutuhan TNI untuk memperkuat teknologi sistem pertahanan nasional dalam menghadapi 'cyber warefare' atau perang internet. Dia menilai di masa depan, perang yang terjadi merupakan perang hibrid sehingga penguatan sistem pertahanan memerlukan kerja sama TNI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
