Indeks Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 14 gugatan dari tujuh parpol di 6 provinsi yang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian dari panel 1, Senin (22/7/2019).

Semua pemohon dan para pihak dipanggil untuk pembacaan putusan, Senin (22/7/2019).

Caleg DPD petahana Farouk Muhammad menggugat rivalnya ke MK dengan dalih telah mengedit fotonya secara berlebihan. Benarkah calon dipilih hanya karena tampang menarik?

Hakim Konstitusi periode 2003 -2008 H Ahmad Syarifuddin Natabaya meninggal dunia di RS Dharmais Jakarta pada Rabu (10/7/2019) pukul 20.05 WIB.

Mahkamah Konstitusi mulai bersidang membahas perselihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2019. Bagaiama lembaga ini menyelesaikan PHPU pemilu-pemilu sebelumnya?

Pria berinisial TFQ (47) asal Bima ditangkap di Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2019) akibat menyebarkan berita hoaks MK karena tak puas dengan hasil putusan sengketa Pilpres 2019.

MK tetap akan menyidangkan gugatan ini bila tak ada penarikan gugatan secara resmi dari Partai Berkarya.

Mahkamah Konstitusi akan tetap menyidangkan gugatan Berkarya meski pimpinan partai tersebut membantah telah mengajukannya.

DPP Partai Berkarya membantah telah memberi kuasa kepada Nimran Abdurrahman & Partners untuk mengajukan sengketa hasil Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Tiga panel hakim masing-masing diketuai hakim Anwar Usman,  I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto

KPU siap menghadapi 260 gugatan sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim hukum BPN telah menyarankan agar masalah pilpres ini tidak dibawa ke Mahkamah Internasional dan Prabowo mengikuti saran tersebut.

Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan putusan MK tentang sengketa hasil pilpres bersifat final.

Yusril menyatakan, meskipun sidang di MK digelar lebih lama, tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga tidak akan terbukti.

Para pimpinan partai pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 mengumumkan koalisi mereka resmi dibubarkan.

KPU menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sudah final dan mengikat. 

Sekjen PAN menyatakan partainya siap bergabung dengan pemerintahan jika diajak bergabung oleh koalisi Jokowi-Ma'ruf. 

Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri mengatakan bahwa Prabowo Subianto tak butuh bertemu dengan Joko Widodo terkait rekonsiliasi kedua kubu usai putusan MK terkait Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga yang meminta Cawapres 01 Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

BW menilai MK masih berpihak terhadap keadilan prosedural, dan bukan keadilan substansial. Meski demikian, BW mengapresiasi tiga hal dalam putusan MK.