Indeks Mahkamah Konstitusi

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Perbedaan cara pikir hakim MK terhadap kasus HAM disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa putusan MK tentang pelanggaran HAM berbeda-beda.

Donal menyangsikan integritas Hakim MK, Arief Hidayat dalam mengambil keputusan gugatan uji materi terhadap UU MD3 baru.

Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mahfud menyayangkan kasus Novel Baswedan belum menemukan titik terang sehingga ia mendorong untuk pembentukan TGPF.

"Gugatan diajukan setelah hasil polling di akun media sosial PSI menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan," kata Antoni.

Arief Hidayat didesak mundur karena melakukan dua kali pelanggaran etika.

PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.

Ratusan civitas akademika Yogyakarta mendesak Ketua MK Arief Hidayat segera mundur karena melakukan korupsi kewenangan dan pelanggaran etika.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018).

Hak angket DPR tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sejumlah institusi berencana menggugat UU MD3 ke MK. Apakah jalannya akan mulus?

Dengan ditolaknya gugatan uji materi dari KPK, Masinton menilai, Pansus Angket itu sah dan seluruh rekomendasinya mengikat kepada KPK.

Dalam pembacaan putusan uji materi UU MD3 terjadi perbedaan pendapat. Lima hakim konstitusi lain termasuk Arief memilih opsi menolak gugatan.

Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.

Setelah MK menolak gugatan uji materi KPK, Pansus Hak Angket DPR tidak akan memanggil KPK.

KPK menilai putusan MK yang menganggap Komisi Antirasuah termasuk dalam bagian lembaga eksekutif berkebalikan dengan empat putusan Mahkamah lainnya.

Pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah yang telah dimatikan MK bakal dihidupkan kembali di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nyatanya, ia adalah produk hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Busyro Muqoddas menyarankan pemerintah, MA dan DPR membentuk Pansel untuk memilih calon Hakim MK yang akan diusulkan oleh tiga lembaga negara tersebut.

Desakan memperkuat pengawasan MK kembali muncul usai Ketua MK Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran etik.