Indeks Mahkamah Konstitusi

MK memutuskan meniadakan sidang per 27 Juli 2020. Sejumlah uji materi UU seperti UU MD3, UU soal pengesahan Perppu Corona, dan UU Pemilu pun ditunda.

Kivlan memohon pengujian Pasal 1 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api di Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua MPR Amien Rais bersama Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dan beberapa tokoh nasional kembali mempersoalkan UU Corona.

MK menyatakan tidak menerima gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal pandemi COVID-19 karena telah kehilangan objek.

Selain mengancam dan merenggut jiwa, COVID-19 juga membuat kesejahteraan tenaga kesehatan terancam karena dibayang-bayangi PHK.

APD yang langka dan mahal serta hak dasar tenaga medis yang tak dipenuhi jadi alasan digugatnya 2 UU ke MK.

Presiden Jokowi akan diwakili sejumlah menterinya Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri sidang gugatan Perppu COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, hari ini.

Sebelum ajukan gugatan baru ke MK, MAKI akan lebih dulu mencabut gugatan uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020.

Usai menyaksikan pengambilan sumpah Ketua MA M Syarifuddin, Presiden Jokowi mendengarkan pengambilan sumpah Manahan MP Sitompul sebagai hakim konstitusi di MK, hari ini.

Peringatan Hari Kehakiman Nasional ini merupakan tonggak untuk mengakui profesi hakim

MK memutuskan meniadakan sidang pengujian undang-undang hingga 31 Maret 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19).

Direktur Utama PT Taspen (Persero) ANS Kosasih memberikan keterangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang uji materi Undang-Undang No BPJS di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Seorang mahasiswa menggugat mekanisme pemilihan wagub baru ke MK dengan contoh kasus Sandiaga.

Alasan penolakan MK terkait gugatan yakni tak punya legal standing dan Pepera 1969 tak membuat kerugian konstitusional bagi pemohon.

Pansel hakim MK telah menyerahkan tiga nama kepada Jokowi. Siapakah ketiga nama tersebut?

KPK menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi bisa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perubahan umur dalam syarat calon kepala daerah.

MK mengubah isi Pasal 7 ayat 2 huruf g sehingga calon kepala daerah harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya eks koruptor boleh maju pilkada setelah 5 tahun keluar bui.

Penguji materi UU KPK menilai putusan Mahkamah Konstitusi janggal, karena selama persidangan tanggalnya berubah-ubah.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merespons putusan MK yang menolak uji materi UU KPK yang baru dengan pemohon Zico Leonard dan 18 mahasiswa lainnya dari berbagai universitas.