Airlangga Hartarto melaporkan, dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sampai saat ini sudah terkumpul 968,6 juta dolar AS atau Rp14,52 triliun.
WALHI NTT mendesak agar perusahaan-perusahaan ini tidak saja dievaluasi tetapi izinnya harus dicabut sebab dinilai berdampak buruk bagi keberadaan TNK.