Indeks Law Government

Edhy Prabowo klaim siap bertanggung jawab dan dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benur.

Edhy Prabowo mengaku pernah ditawarkan vila di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi namun tidak jadi karena harganya terlalu mahal.

Hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan empat ibu rumah tangga yang didakwa merusak atap gudang tembakau di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Empat ibu ditahan bersama dua balita karena diduga merusak atap pabrik tembakau dengan kerugian Rp4,5 juta.

Empat warga sipil dan dua personel Polres Ambon terlibat penjualan senjata dan amunisi ke kelompok bersenjata di Papua.

Rencana pemerintah merevisi UU ITE disambut baik para korban. Mereka tak mau lagi ada orang yang bernasib sama.

Lima pencuri dan perusak terumbu karang di Pulau Range, Sumbawa Barat, NTB diselidiki KKP.

Penahanan tersangka Zaim Saidi diperpanjang selama 40 hari, terhitung mulai 23 Februari-3 April 2021.

Dua anggota polisi masing-masing bertugas di Polresta Pulau Ambon dan Polres Pulau Lease terlibat penjualan senjata dan amunisi.

Tim pelaksana akan dipimpin oleh Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.

KPK sebut sudah 10 perusahaan yang dievaluasi hingga Januari 2021 dan 8 perusahaan sudah dicek ke lapangan.

RUU Perampasan Aset tak masuk prolegnas prioritas 2021, padahal aktivis antikorupsi menilai itu penting agar keuangan negara bisa dikembalikan maksimal.

Eks Sekretaris Umum FPI Munarman menilai PTPN VIII semena-mena dan mengkriminalisasi pesantren serta Rizieq Shihab.

Muannas yang kerap melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE menilai UU ini sudah cukup bagus, di lain pihak Novel Bamukmin menganggap UU ini tumpul.

Ombudsman telah mengirim surat kepada Presiden Jokow Widodo, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua DPR.

49 peraturan itu antara lain menyangkut penyederhanaan penyelenggaraan izin berusaha, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanahan hingga ketenagakerjaan.

Kendati demikian, keempat tersangka ditahan kejaksaan karena tidak ada yang mengajukan penangguhan usai berkasnya dinyatakan lengkap (P-21).

Pemerintah membentuk dua tim untuk memetakan permasalahan dalam rencana revisi UU ITE termasuk soal pasal karet. 

Alasannya, KPK baru lakukan 5 penggeledahan dari 20 izin penggeledahan yang dikeluarkan Dewas, selain itu KPK belum juga memeriksa kader PDIP Ihsan Yunus.

Pelaku adalah MFW (16), warga asal Lahat, Sumatera Selatan yang menjual 500 megabyte seharga 400 ribu rupiah.