Indeks Law Government

Hukum
Senin, 25 Mar 2024

TNI: Definus Kogoya Anggota Kelompok Bersenjata Papua Dibebaskan

Kristomei menyampaikan bahwa tugas TNI hanya membantu polisi dalam proses penegakan keamanan.
Hukum
Senin, 25 Mar 2024

KPK Jangan Berhenti Menelusuri Uang Korupsi SYL ke Nasdem

KPK harus jalan terus mengusut aliran dana Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasdem, meski uang sudah dikembalikan ke SYL.
Hukum
Senin, 25 Mar 2024

TNI: Korban Penyiksaan di Papua Bagian dari Kelompok Bersenjata

Korban terlibat pengrusakan puskesmas bersama dua orang rekannya. Sementara para tersangka berjumlah 13 orang, berasal dari Yonif Raider 300/Braja Wijaya.
Hukum
Senin, 25 Mar 2024

Saksi: Korupsi Bank Jateng Tak Terendus karena Pengawasan Lemah

Kepala KCP Kaligawe Bank Jateng periode 2020-2021, Ade Sofyan, mengakui selama ia menjabat tidak pernah ada audit berkala.
Hukum
Senin, 25 Mar 2024

Hoaks Mahfud MD Sebut Jokowi Akan Meninggal di Penjara

Perkataan Mahfud MD tak ada sangkut pautnya dengan Jokowi, melainkan sebagai tanggapan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J.
Hukum
Senin, 25 Mar 2024

KPK Cecar Sahroni soal Aliran Uang Rp800 Juta dari SYL ke NasDem

Ahmad Sahroni diperiksa soal dugaan aliran uang dari tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.
Hukum
Senin, 25 Mar 2024

Merunut Dugaan TNI Aniaya Warga Papua hingga Desakan Investigasi

Komnas HAM berharap pemerintah dan aparat melakukan proses penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap kasus ini.
Hukum
Senin, 25 Mar 2024

Polres Bandara Soetta Bongkar Kasus Perdagangan Orang ke Serbia

Polisi membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Serbia.
Hukum
Minggu, 24 Mar 2024

LBH Papua Desak Proses Hukum Penyiksaan Warga Papua oleh TNI

LBH Papua mendesak Presiden Jokowi dan Panglima TNI segera memproses hukum prajurit TNI yang terlibat penyiksaan warga sipil Papua.
Hukum
Minggu, 24 Mar 2024

Kasus Daniel Frits & Komitmen Anti-SLAPP di Indonesia Masih Loyo

Budaya hukum di Indonesia masih rentan bagi pejuang lingkungan dan HAM karena dipakai mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
Hukum
Sabtu, 23 Mar 2024

Resmi Gugat Hasil Pilpres Ke MK, TPN Siapkan 30 Saksi & 10 Ahli

TPN membawa sejumlah dokumen penunjang atau alat bukti-bukti kecurangan Pilpres ke MK.
Hukum
Sabtu, 23 Mar 2024

Panglima TNI Mutasi 52 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, melakukan mutasi jabatan terhadap 52 perwira tinggi (Pati) TNI di tiga matra.
Hukum
Sabtu, 23 Mar 2024

Respons Istana soal Video Dugaan Penyiksaan Warga Papua oleh TNI

Rumadi Ahmad mendorong TNI untuk menindak tegas prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.
Hukum
Sabtu, 23 Mar 2024

Pasca Putusan MK, Aparat Jangan Lagi Gunakan Pasal Karet

Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.
Hukum
Jumat, 22 Mar 2024

Kapolda Metro Jaya Soal Kasus Firli Bahuri: Nanti Akan Tuntas

Menurut Kapolda Metro Jaya, saat ini berkas perkara Firli Bahuri masih di tangan penyidik. Dia hanya memastikan pada waktunya kasus ini akan tuntas.
Hukum
Jumat, 22 Mar 2024

Polri: Kasus UU ITE Tak Berlaku Surut Meski Pasal Dihapus

Polri menegaskan untuk perkara ITE yang sudah berjalan penanganannya tidak berlaku surut. Artinya, akan dituntaskan sampai pemberlakuan aturan baru.
Hukum
Jumat, 22 Mar 2024

Polri: Seluruh Korban TPPO di Jerman Sudah Kembali ke Indonesia

Sekira seribuan mahasiswa jadi korban TPPO berkedok program magang di Jerman. Pelaku sudah ditetapkan dan semua korban sudah kembali ke Indonesia.
Hukum
Jumat, 22 Mar 2024

Polri: Penilangan Persuasif Jika Gage Diberlakukan Saat Mudik

Jika ganjil genap diberlakukan saat mudik, penindakan penilangan dilakukan secara persuasif seperti teguran, peringatan, dan sosialisasi terlebih dahulu.
Hukum
Jumat, 22 Mar 2024

KPK Sita 10 Bidang Tanah Milik Gubernur Nonaktif Maluku Utara

KPK menyita 10 bidang tanah dan bangunan milik Gubernur non aktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, terkait kasus dugaan suap di Pemprov Maluku Utara.
Hukum
Jumat, 22 Mar 2024

Sepakati Putusan MK, ICJR: Mengkritik adalah Hak & Dilindungi

ICJR setuju pada putusan MK karena kritik terhadap penyelenggara negara tak boleh dianggap ancaman terhadap keamanan nasional.