Indeks Law Government

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengklaim Korps Bhayangkara bukan lembaga yang antikritik.

Korban dan keluarganya mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali melapor ke kepolisian.

Elsam mengkritik polisi yang menyamakan identitas dan telepon genggam. Isi HP adalah data pribadi yang harus dilindungi.

ICW menilai pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tidak bersungguh-sungguh memperbaiki pemberantasan korupsi dalam dua tahun terakhir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas personel yang melanggar aturan saat bertugas.

Polri ingin menjaga komitmennya dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan HAM & ajak masyarakat aktif dalam mengawasi kinerja kepolisian

Aipda Ambarita diduga melakukan pelanggaran prosedur saat melakukan penggeledahan ponsel seorang pemuda.

Bidang Humas Polda Metro Jaya membutuhkan orang-orang yang mumpuni di media sosial seperti Aiptu 'Jacklyn Choppers' Jakaria & Aipda Ambarita.

KPK belum menyampaikan detail perkara dan siapa saja yang ditangkap dalam OTT di Riau.

Kunjungi Komnas HAM, Propam Polri berjanji meningkatkan pengawasan kinerja kepolisian agar lebih efektif dan mengedepankan prinsip HAM.

Illegal fishing banyak membawa dampak buruk bagi sektor perikanan dan perairan Indonesia.

Bupati Andi Putra yang ditangkap KPK adalah anak dari bupati ketiga Kuansing. Polutikus Golkar ini memiliki harga Rp3,7 miliar di LHKPN.

Bupati Kuansing Andi Putra bersama tujuh orang lainnya terjaring OTT KPK terkait kasus dugaan suap perizinan perkebunan.

Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti sebut tindakan polisi yang periksa isi polsel warga tanpa dasar hukum merupakan tindakan keliru.

Komnas Perempuan mendesak polisi memprioritaskan kasus kekerasan seksual anak daripada laporan balik terduga pelaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menerbitkan surat telegram kepada seluruh kapolda buntut kasus kekerasan polisi kepada masyarakat.

Ahli hukum pidana sebut subjek tentu adalah orang, tetapi objek yang disengketakan ialah objek pers sehingga Dewan Pers yang berwenang.

Pada sidang perdana pembunuhan enam laskar FPI dalam kasus unlawfull killing hari ini, JPU mengenakan pasal pembunuhan dan penganiayaan.

BPN memberikan sanksi tegas terhadap sejumlah pegawai yang terlibat mafia tanah. Total ada 32 orang yang diberhentikan.

Kementerian ATR/BPN mendalami dugaan penyerobotan tanah milik mantan Jaksa Agung tahun 2001 almarhum Baharudin Lopa.