Isu yang mungkin diangkat dalam debat keempat nanti adalah konflik di Laut Cina Selatan. Tim sukses keduanya menjelaskan apa yang akan ditawarkan Jokowi dan Prabowo menghadapi masalah tersebut.
Armada perang TNI kalah jauh dibandingkan kekuatan tempur Cina, India, dan AS—yang jadi ancaman nyata bagi Indonesia bila terjadi konflik kawasan sewaktu-waktu.
Cina menganggap perubahan nama Laut Natuna Utara oleh Indonesia dilakukan sepihak. Tindakan ini dinilai tidak kondusif untuk mempertahankan situasi yang sangat baik antara Cina dan Indonesia.
Peta baru NKRI bukan sinyal agresivitas Indonesia, melainkan sebuah upaya membantu negara-negara lain agar memiliki cara pandang yang sama mengenai batas-batas wilayah negara sehingga tidak saling mengganggu.
Pemerintah Indonesia mengubah nama perairan di utara Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, dari semula bernama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Pergantian nama yang erat dengan kedaulatan negara.
Singapura mengirimkan satu unit kapal perang RSS Intrepid ke Cina untuk mengikuti latihan perang bersama seperti praktik komunikasi di lapangan dan formasi manuver.
Pemerintahan baru Amerika Serikat tidak akan membiarkan Cina mengambil pulau-pulau yang keberadaannya di sekitar perairan internasional Laut Cina Selatan.
Untuk mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan, pemerintah Cina dan Vietnam berkomitmen untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan kedua negara.
Rex Tillerson, calon sekretaris negara AS pilihan Donald Trump, menyatakan pelarangan pembuatan pulau buatan yang telah dibangun di Laut Cina Selatan. Hal ini bisa memicu konflik potensial hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina ke depan.
Iring-iringan kapal induk Cina beserta kapal perang dan jet tempur meningkatkan ketegangan baru dengan Taiwan. Taiwan menuding Cina melanggar zona pertahanan udara. Beijing membantah.
Kapal induk beserta lima kapal perang lain milik Cina memasuki bagian utara Laut Cina Selatan pada Senin (26/12/2016) setelah melewati bagian selatan Taiwan, kata Kementerian Pertahanan Taiwan. Cina mengklaim kegiatan itu bagian dari latihan militer.
Cina membantah dan menegaskan pembangunan sistem pertahanan nasional di beberapa pulau di Laut Cina Selatan sah dan tidak menyalahi hukum internasional. Bantahan ini menyusul kabar yang beredar bahwa Cina kini tengah membangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Inisiatif Transparensi Maritim Asia (AMTI) pada Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) mengatakan temuan terbaru itu muncul setelah Beijing mengatakan tidak memiliki niat untuk melakukan militerisasi pulau-pulau di Laut Cina Selatan.