Indeks Kpk

Dugaan kewajiban dinas-dinas menyetor setiap triwulan kepada Komisi B DPRD Jatim masih didalami penyidik KPK terkait korupsi suap DPRD Jatim dalam pelaksanaan perda.

KPK mencatat nilai objek laporan penerimaan gratifikasi mulai Januari hingga Juli 2017 mencapai lebih dari Rp108 miliar.

Menurut Yusril, setiap lembaga negara yang mendapat pembiayaan dari APBN, secara hukum berhak diawasi oleh lembaga legislatif negara, yakni DPR.

Yusril berpendapat bahwa secara hukum, pansus hak angket sudah tidak bisa dihentikan dan diprediksi akan bekerja selama 60 hari ke depan.

Hak angket dikatakan Yusril sebagai sesuatu yang menjadi wewenang DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

KPK dianggap lembaga eksekutif karena institusi antirasuah tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Laode mengatakan selama ini KPK dan Polri juga sudah melakukan sinergi, termasuk dalam pengusutan sejumlah kasus korupsi di Tanah Air.

Panitia khusus hak angket KPK mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Senin (10/7/2017) dan menyusul akan memanggil Mahfud MD.

KPK akan memeriksa mantan Menteri BUMN 1999-2000 Laksamana Sukardi dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus korupsi BLBI.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya akan bergabung dalam Pansus Hak Angket KPK DPR bila lembaga antirasuah tersebut memerlukan bantuan.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istri Lily Martiani Maddari menjalani pemeriksaan di KPK sebagai tersangka terkait kasus proyek jalan.

Hasil audiensi menyatakan, Iluni UI badan hukum mendukung penuh usaha pansus hak angket dalam pengawasan KPK.

Iluni UI dan ITB memprotes perkataan Masinton yang dirasa malah memihak koruptor.

Masinton tersulut ketika Pansus Hak Angket, dituding oleh perwakilan Iluni UI dan ITB, hanya ingin melemahkan dan membuat KPK kehilangan kekuatan.

Mantan pimpinan KPK memberikan keterangan kepada media terkait dengan penyidikan kasus e-KTP dan menentang hak angket KPK yang diajukan oleh DPR.

"Keterlibatan anggota DPR dalam kasus e-KTP konteksnya dengan hak angket saya pikir ini (karena) belum paham betul makna dari benturan kepentingan," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana.

Agun memaparkan, meskipun pada Selasa (11/7) dirinya dijadwalkan memimpin rapat di DPR, namun dirinya tetap akan hadir dalam pemanggilan KPK.

Jazuli Juwaini, Jafar Hafsyah, dan Khatibul Umam Wiranu mengaku tidak mengenal Andi Narogong.

Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengibaratkan KPK seperti pemain sepak bola asing yang didatangkan dari liga asing.