Indeks Kpk

Demi mempercepat pengungkapan kasus, Tito membuka pintu bagi KPK untuk bergabung dalam menangani perkara penyerangan terhadap Novel.

Panitia Khusus Hak Angket KPK akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap Miryam S Haryani apabila dirinya tidak hadir dalam rapat Pansus pada Senin (19/6/2017) siang.

Taufiqulhadi menegaskan KPK patut diduga melanggar etika dan konstitusi ketika menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam S Haryani dalam Rapat Pansus

Helikopter AW-101 ZR343 yang dibeli TNI AU memang identik dengan korupsi. Mulai dari Italia, India, dan kini Indonesia.

Dalam merespons surat itu, KPK akan mempertimbangkan dan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tito mengatakan, apabila Novel mencurigai keterlibatan jenderal dalam kasusnya, maka jangan ragu-ragu menyebutkan namanya namun harus didukung bukti yang kuat.

Kapolri meminta Novel Baswedan menyebut nama jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras itu.

KPK akan memeriksa Wakil Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal Mulyati Gozali dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait kasus BLBI.

KPK mendalami proses anggaran pengadaan pengadaan paket penerapan e-KTP terhadap mantan Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi.

Sejumlah warga melakukan aksi simpatik #Indonesia Waras depan gedung KPK.

Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK tidak "alergi" untuk diawasi menyikapi pembentukan Pansus Hak Angket di DPR RI saat ini.

Polri berharap KPK bersabar menunggu hasil penyidikan terhadap kasus teror terhadap Novel Baswedan.

Polri belum juga berhasil mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. KPK mau tagih komitmen Polri dalam mengungkap kasus itu.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD menuding pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum sebab memuat banyak pelanggaran undang-undang.

KPK akan mempelajari dokumen-dokumen yang ditemukan untuk menelusuri kaitannya dengan perkara ini.

KPK tidak mempermasalahkan terkait beredarnya foto jaksa memegang kertas dengan tulisan "#OTTRecehan" yang menjadi viral.

Basaria menyatakan KPK telah mengundang sejumlah pakar hukum untuk mendapatkan masukan terkait langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

Selain merasa keberatan dengan tuduhan KPK, Patrialis juga memprotes pemberitaan media massa dalam memberitakan kasusnya.

Patrialis Akbar bersumpah tidak menerima uang satu rupiah pun terkait penanganan perkara uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan saat dia menjadi hakim MK.