Indeks Kpk

Sepertiga responden, mengaku bahwa keputusan di kantornya dipengaruhi oleh faktor kekerabatan, almamater, dan kedekatan lainnya.

Akal-akalan itu dilakukan lantaran kekhawatiran atau yang ada hal yang ditutup-tutupi.

Kata Setyo, skor ini bukan hanya sekedar angka, melainkan menunjukkan bahwa masih adanya perilaku korupsi di Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, Prabowo kembali tidak menghadiri puncak acara Hakordia lantaran sedang melaksanakan tugas kenegaraan lainnya.

Rektor Universitas Janabadra mengatakan pendidikan merupakan pintu utama untuk memberantas korupsi.

Pemberantasan korupsi tak hanya andalkan penindakan, tetapi juga harus mengedepankan pendidikan dan pencegahan.

Penggunaan e-learning untuk syarat meritokrasi ini akan dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masing-masing.

Linda Susanti melaporkan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset.

Keterangan dari dua saksi tersebut sangat dibutuhkan KPK untuk membuat perkara ini semakin terang.

Pemeriksaan terhadap Eks Menag Yaqut dan Fuad akan dilakukan usai penyidik pulang dari Arab Saudi.

Penyelidikan di PT LEN Industri ini berbeda dengan kasus dugaan korupsi pada Digitalisasi SPBU Pertamina yang saat ini sudah tahap penyidikan.

Sebelumnya, KPK juga telah menahan tiga tersangka baru dalam kasus ini.

KPK periksa empat orang saksi, salah satunya yaitu Pj Sekda Riau, M Job Kurniawan.

Arief yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kalimantan Barat.

Simak info siapa Linda Susanti, ada hubungan dengan kasus apa, dan alasan kenapa ia melaporkan oknum KPK ke Bareskrim Polri.

Salah satu dari puluhan saksi tersebut ialah wiraswasta bernama Singgih Cahyo Wibowo.

Mantan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kementerian Pertanian Dedi Junaedi telah hadir di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

KPK sebut proses penanganan perkara dugaan suap ini telah dilakukan sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

3 orang yang dicegah meninggalkan Tanah Air, lantaran diduga terkait proses diskresi pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2023 lalu.

JPU yang telah diperiksa ini akan diproses sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada Dewas KPK terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara.