Indeks Kpk

Budi belum menjelaskan jenis dokumen yang telah diserahkan oleh Yudi dan disita penyidik KPK.

KPK periksa Wakil Katib PWNU DKI Jakarta, Muzzaki Kholis, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

DJP menilai kasus suap konsultan pajak kepada KPP Madya Jakarta Utara sebagai pelanggaran serius terhadap integritas institusi.

Penetapan mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK dinilai sudah tepat.

KPK ungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus “all in” di KPP Madya Jakut. Pajak perusahaan tambang dipangkas dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar.

KPK menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakut, Ditjen Pajak Kemenkeu, hasil OTT awal 2026.

Eks Menag, Yaqut Cholil, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus kuota haji. Simak kekayaan Yaqut di LHKPN.

KPK mengimbau para PIHK untuk kooperatif dalam pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi kuota haji.

Penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas sudah berdasarkan kecukupan alat bukti.

Kedua orang tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi Gerindra, Aria Dwi Nugraha, dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP, Nyumarno.

Ridwan Kamil diduga menjadi salah satu penerima dana non-budgeter dari BJB saat masih menjabat sebagai gubernur.

Sebelum menyampaikan laporan tersebut, Garputala terlebih dahulu menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (6/1/2026).

Saat ini, berkas perkara Alvin disebut telah diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketua KPK, Setyo Budianto, menyebut tidak ada perpecahan di tubuh pimpinan terkait penanganan kasus korupsi kuota haji.

Mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman bisa kembali dijerat jika ditemukan bukti-bukti baru terkait dugaan korupsi yang dilakukannya.

Rachmad Muhamdiyah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023.

Setyo ingin masyarakat tahu aset yang akan digunakan untuk pusat pendidikan HAM merupakan hasil rampasan KPK dari kasus korupsi.

Aset ini akan digunakan oleh Kementerian HAM sebagai tempat pusat pengembangan dan pendidikan HAM.

Jika terdapat sebuah perkara yang tengah dijalani proses hukumnya, maka aturan yang dipakai adalah yang paling menguntungkan.

Penghitungan kerugian negara terkait korupsi kuota haji telah masuk pada tahap finalisasi.