Indeks Kpk

Humas Pemkab Bekasi menyatakan, pelayanan terhadap masyarakat dan roda pemerintahan tidak akan terganggu usai KPK menahan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

"Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK Kavling K-4 Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Empat sandi yang digunakan untuk menyamarkan nama pejabat adalah "Melvin", "Tina Toon", "Windu", dan "Penyanyi".

Neneng mengakui kalau dirinya menerima uang dari Lippo Group terkait perizinan di Meikarta.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami sebagai saksi untuk tersangka Fahmi Darmawansyah.

OTT ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari infomasi masyarakat yang diterima KPK hingga dilakukan proses penyelidikan sejak sekitar November 2017.

KPK menangkap petinggi Lippo Group yang menjadi tersangka dalam kasus suap terkait dengan perizinan Meikarta.

KPK menduga nilai commitment fee untuk para pejabat Pemkab Bekasi dalam kasus suap izin Meikarta mencapai Rp13 miliar.

Selain Bupati Malang Rendra Kresna, KPK memanggil dan Ali Murtopo dari pihak swasta untuk jalani pemeriksaan kasus suap dan gratifikasi.

Barang bukti lebih dari Rp1 miliar itu terdiri dari mata uang dolar Singapura dan rupiah.

10 orang yang diamankan berasal dari unsur pejabat Pemkab Bekasi dan swasta.

Bagaimana Eddy Sindoro, bekas Presiden Komisaris Lippo Group, bisa melarikan diri ke luar negeri setelah jadi DPO?

"Tersangka ES [Eddy Sindoro] telah menyerahkan diri ke KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Pemeriksaan saksi akan dilakukan di dua tempat, yakni di kantor Polresta Malang dan kantor Polres Malang.

Eni Saragih mengungkapkan ada sebuah pertemuan di rumah Airlangga Hartarto.

KPK kembali akan memanggil mantan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, terkait kasus BLBI.

Bupati Kabupaten Malang Rendra Kresna ditetapkan tersangka oleh KPK terkait 2 kasus yaitu suap dan gratifikasi.

"Berhasil terjual sejumlah perhiasan dengan total penjualan Rp272.377.000," kata Kepala Biro Humas KPK Febri.

"Hal-hal yang berkaitan dengan kasus korupsi sejak awal dilakukan oleh Pak Jokowi," ujar Hasto.

"Semangat aturannya sangat progresif, mendorong partisipasi publik dalam mengawasi tindak pidana korupsi. Tetapi, apakah ini bisa bekerja sesuai dengan semangatnya?" kata Faldo.