Indeks Kpk

Hukum
Kamis, 1 Agt 2019

KPK Tangkap Pejabat AP II, Kemen BUMN: Kami Hormati Proses Hukum

Kementerian BUMN meminta agar manajemen Angkasa Pura II dan PT INTI tetap dapat menjalankan operasional perusahaan sebagaimana mestinya.
Hukum
Kamis, 1 Agt 2019

Daftar Karier Dirkeu PT AP II yang Terkena OTT KPK

Andra Y Agussalam menjabat Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) sejak 15 Januari 2015. Ia juga tercatat sebagai komisaris PT Gapura Angkasa.
Hukum
Kamis, 1 Agt 2019

Kekayaan Dirkeu PT AP II yang Tertangkap KPK Capai Rp28 Miliar

Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero), Andra Y Agussalam yang tertangkap KPK memiliki harta dan kekayaan sebesar Rp28.664.804.499.
Hukum
Kamis, 1 Agt 2019

OTT Direksi PT AP II, KPK Sita Duit Rp1 Miliar

Ditemukan uang dalam bentuk dollar Singapura setara hampir Rp1 miliar yang disita saat OTT Dirkeu PT Angkasa Pura II , Andra Y Agussalam dengan pejabat PT INTI, sesama BUMN.
Hukum
Rabu, 31 Juli 2019

KPK Periksa Saksi Suap Kejati DKI di Semarang Besok

Sejumlah saksi dari pihak swasta akan diperiksa terkait kasus suap mantan asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Agus Winoto, di Kota Semarang, besok.
Hukum
Rabu, 31 Juli 2019

OTT KPK: Direksi PT Angkasa Pura II Ditangkap

Tim KPK mengamankan 5 orang yang terdiri dari unsur Direksi PT AP II, pihak dari PT INTI dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait.
Hukum
Rabu, 31 Juli 2019

KPK Isyaratkan Tersangka Baru Korupsi e-KTP Berjumlah Empat

KPK kemungkinan akan menetapkan empat tersangka baru di kasus korupsi e-KTP. 
Hukum
Rabu, 31 Juli 2019

KPK Geledah Rumah Aspidsus Kejati Jateng

Penyidik KPK menggeledah empat tempat di Kota Semarang, Jawa Tengah terkait kasus suap  mantan asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Agus Winoto.
Hukum
Rabu, 31 Juli 2019

KPK Larang Tersangka Iwa Karniwa & Bartholomeus Toto ke Luar Negeri

KPK menetapkan Sekda Jabar Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto sebagai tersangka
Hukum
Rabu, 31 Juli 2019

Prof Eddy Hiariej Sarankan KPK Gugat Perdata Syafruddin Temenggung

Eddy Hiariej berpendapat KPK lebih baik mengupayakan gugatan perdata dalam kasus penerbitan SKL BLBI oleh Syafruddin Arsyad Temenggung. 
Pendidikan
Rabu, 31 Juli 2019

KPK Ikut Awasi Pemilihan Rektor UNJ 2019-2023

KPK berharap tidak ada praktik korupsi dalam pemilihan calon rektor UNJ.
Hukum
Rabu, 31 Juli 2019

KPK Panggil Soetikno Soedarjo Penyuap Mantan Dirut Garuda

Dalam kasus ini, Soetikno berperan sebagai penyuap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

KPK memperpanjang masa penahanan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun selama 40 hari mulai tanggal 31 Juli 2019. 
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

Suap Meikarta, Ahmad Heryawan Diperiksa KPK Lagi Bila Diperlukan

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sudah pernah diperiksa sebagai saksi. Namun, akan diperiksa lagi sebagai saksi bila KPK membutuhkan keterangannya.
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

KPK akan Periksa Anggota DPRD Bekasi Soal Kasus Suap Meikarta

Dalam kasus suap Meikarta ini, KPK menetapkan Iwa Karniwa dan Bartholomeus Toto sebagai tersangka.
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

Suap Proyek Jalan Bengkalis, KPK Periksa 2 Saksi

Hari ini penyidik KPK memeriksa 2 saksi dari pihak swasta untuk tersangka Makmur terkait proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Bengkalis periode 2013-2015.
Politik
Selasa, 30 Juli 2019

Cegah Politik Transaksional, KPK Diminta Pantau Pemilihan Ketua MPR

Posisi Ketua MPR RI adalah salah satu jabatan yang strategis, karena dapat menunjang karir politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

Pansel Kukuh Tak Wajibkan Pendaftar Capim KPK Lapor LHKPN

Pansel menyebut tidak mungkin pengumuman LHKPN pada tahap pendaftaran Capim KPK, karena pasti melanggar prinsip diskriminatif dan equality bagi capim non penyelenggara negara.
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

Kata Mendagri soal Wacana Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Tjahjo Kumolo menyatakan revisi UU Pilkada bisa dilakukan untuk memasukkan larangan mantan koruptor maju ke pemilihan kepala daerah. Tapi, revisi itu perlu menunggu pelantikan DPR baru.
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

KPU Usulkan Revisi UU Pilkada Bila Ingin Larang Eks Napi Koruptor

Desakan agar eks napi korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 usai ditetapkannya Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka.