Indeks Korupsi

Mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dikabarkan mulai memperbaiki hubungannya dengan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Hal ini dilakukan Mahathir untuk menghadang sepak terjang Perdana Menteri Najib Razak yang rezimnya diterpa berbagai masalah korupsi. Mengapa kedua musuh bebuyutan ini akhirnya mau bersatu?

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian diduga terlibat kasus perizinan legal melalui OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (4/9/2016). Sementara itu, Mendagri menunggu pemberitahuan resmi dari KPK untuk kemudian memberhentikan Yan dari jabatannya.

Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis masing-masing kepada Ariesman Widjaja selama tiga tahun penjara, denda sebesar 200 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan dan Trinanda Prihantoro selama dua tahun enam bulan penjara, denda 150 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.

Terbukti menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebesar Rp2 miliar, mantan Direktur Utama Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja divonis tiga tahun kurungan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan putusan dari jaksa penuntut umum KPK.

KPK mencatat adanya kenaikan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh bupati dan gubernur. Lonjakan tersebut menghasilkan piutang sebesar Rp23 triliun yang berasal dari praktik suap atas penerbitan IUP.

Presiden Brazil yang diberhentikan sementara, Dilma Rousseff, menyatakan tak akan diam seperti seorang pengecut dan akan terus membela diri dari tuduhan-tuduhan lawan politiknya di pemerintahan. Kata-kata tegas itu keluar dari mulut Roussef saat sidang pemakzulan dirinya digelar pada Senin (29/8/2016).

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda, Kalimantan Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan korupsi dana hibah Pekan Olahraga Provinsi Samarinda 2014 beserta dengan dua tersangka lainnya yakni Nur Saim selaku Bendahara KONI Samarinda dan Makmun A Nuhung sebagai PNS Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda.

Andri Tristianto Sutrisna divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap untuk penundaan pengiriman salinan putusan kasasi perkara korupsi di MA.

Terpidana kasus suap dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OC Kaligis sejak Kamis (25/8/2016) ditahan di Lapas Kelas I Sukamiskin. Terkait keluarga yang ingin menjenguk terpidana, aturan kunjungannya akan ditetapkan oleh KPK.

Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada lima calon hakim agung (CHA), dan dua calon hakim adhoc tindak pidana korupsi (Tipikor) dari Komisi Yudisial.

Pihak Kejaksaan Agung bungkam saat ditanyai perihal penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Sebelumnya, proses penyelidikan kasus Nur Alam oleh Kejagung dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Kerugian negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Namun, hukuman finansial yang dijatuhkan pengadilan sangat kecil, hanya Rp21,3 triliun. Hukuman alternatif selain bui dimunculkan sebagai solusi untuk membuat jera para koruptor. Akankah wacana untuk memiskinkan koruptor bisa direalisasikan?

Dalam konferensi persnya, ICW mengemukakan bahwa potensi korupsi bisa terjadi pada 10 proyek pengadaan Kemdikbud. Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus pada proyek tersebut.

KPK masih memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait tindak pidana korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana yang diperoleh Nur Alam pun masih ditelusuri KPK.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait pemberian izin eksplorasi. KPK pun memperingatkan kepada kepala daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat-surat izin usaha pertambangan.

KPK menambah lingkup Survei Integritas Sektor Publik 2016 sebagai cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian berdasar pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut

KPK masih membutuhkan bantuan pihak Polri dalam menyelidiki mantan Sekretaris Mahakamah Agung Nurhadi. Surat perintah penyelidikan Nurhadi telah diterbitkan oleh KPK pada 22 Juli 2016 lalu.

Polri menggandeng KPK untuk melakukan investigasi bersama guna menangani kasus-kasus korupsi. Kolaborasi kedua instansi diperlukan karena sama-sama memiliki sejumlah kelebihan yang dapat mendukung penanggulangan kasus.

Perhatian publik selama ini hanya tertuju pada sidang terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta sehingga abai pada proses persidangan di Tipikor daerah. Duet Janner dan Toton yang sudah membebaskan 10 orang terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016 patut menjadi perhatian.

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”