Indeks Korupsi

Hukum
Rabu, 20 Des 2017

Maqdir: Poin Utama Eksepsi Setnov Soal Hilangnya Nama Anggota DPR

"Kalau memang betul orang-orang itu tak pernah menerima apapun (terkait proyek e-KTP), berarti kerugian negara yang disebut itu (Rp2,3 triliun) tidak seperti itu," kata Maqdir.
Hukum
Selasa, 19 Des 2017

Lembaga Legislatif Dipersepsikan Paling Banyak Lakukan TPPU

Data Komisi Pemberantasan Korupsi justru menyatakan pelaku korupsi banyak terjadi di kementerian/lembaga negara. Bukan di legislatif.
Hukum
Selasa, 19 Des 2017

Korupsi di Kementerian dan Lembaga Tak Kalah Dahsyat dari DPR

Korupsi di kementerian dan lembaga tak kalah dahsyat dibandingkan di DPR.
Hukum
Senin, 18 Des 2017

Tonny Budiono Mengaku Beri Uang ke Paspampres untuk Operasional

Tonny Budiono mengaku memberikan uang untuk operasional Paspampres.
Hukum
Senin, 18 Des 2017

Mantan Dirjen Hubla Akui Terima Uang Hingga Rp2,3 M dari Adi Putra

Seingat Tonny, Adi menginformasikan telah mengirim uang 4 kali untuknya via rekening Mandiri. Namun, sepengetahuan Tonny, ada delapan kali transaksi yang masuk ke rekening tersebut.
Hukum
Senin, 18 Des 2017

4 Pegawai BPK Diperiksa KPK Terkait Suap Harley Davidson

Caecilia Ajeng Nindyaningrum bukan kali ini saja diperiksa KPK, ia juga pernah diperiksa pada 28 September 2017.
Hukum
Jumat, 15 Des 2017

KPK Perpanjang Penahanan Empat Tersangka Suap RAPBD Jambi

Empat tersangka suap RAPBD Jambi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Rabu, 29 November setelah komisi antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Hukum
Kamis, 14 Des 2017

Setya Novanto Tak Kooperatif dalam Sidang Bisa Dikenai Kasus Baru

Sikap Setya Novanto selama persidangan kemarin layak disangkakan melanggar pasal 21 UU Tipikor sebagai upaya merintangi proses peradilan.
Hukum
Kamis, 14 Des 2017

KPK Periksa Hilangnya Nama Ganjar dan Yasonna di Dakwaan Setnov

KPK memberikan tanggapan seputar tidak adanya sejumlah nama politikus di dakwaan Setya Novanto meski nama mereka disebutkan di dakwaan e-KTP Irman dan Sugiharto.
Hukum
Kamis, 14 Des 2017

Setya Novanto Minta Diskon 50% ke Johannes Marliem di Proyek E-KTP

"Terdakwa meminta diskon 50 persen dan akhirnya disepakati oleh Marliem ada diskon 40 persen atau sebesar 0,2 dolar AS atau Rp2.000 per penduduk," kata JPU KPK Ahmad Burhanuddin.
Hukum
Rabu, 13 Des 2017

Novanto Menolak Diperiksa Dokter, Sidang e-KTP Kembali Diskors

Sidang perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali diskors. Setya Novanto menolak diperiksa dokter dari RSPAD.
Hukum
Rabu, 13 Des 2017

Idrus Marham Dampingi Istri Setnov di Ruang Sidang Dakwaan E-KTP

"Kita bersabar, menunggu, bagaimana hasil daripada tim dokter yang ada dan tentu nanti akan menentukan atau menjadi dasar apakah dilanjutkan atau tidak persidangan pada hari ini," kata Idrus.
Hukum
Rabu, 13 Des 2017

Hakim Tipikor Kesal Setya Novanto Pura-Pura Tak Dengar Pertanyaan

Hakim Yanto menanyakan beberapa hal untuk konfirmasi identitas Setnov. Namun, politisi Partai Golkar itu lagi-lagi bungkam, tak ada satu pun pertanyaan hakim dijawab.
Hukum
Rabu, 13 Des 2017

KPK: Sidang Dakwaan E-KTP Dimulai, Praperadilan Setnov Pasti Gugur

"Jadi kami punya alat rekam sidang di sana (PN Jakpus) beberapa tahun yang lalu sudah kami pasang. Rekan-rekan kami di sini ditampilkan," ucap Setiadi.
Hukum
Rabu, 13 Des 2017

Sidang Dakwaan E-KTP Diskors, Setnov Masih Diperiksa Tim Dokter

Pernyataan Setya Novanto yang mengaku sakit tersebut dilontarkan saat setelah lebih dari tiga kali Majelis Hakim mengulang pertanyaan mengenai identitas terhadap Setnov.
Hukum
Rabu, 13 Des 2017

Setya Novanto Bungkam Saat Hadiri Sidang Perdana Korupsi E-KTP

Tak ada pernyataan apapun dari Setya Novanto saat tiba di PN Tipikor hari ini.
Hukum
Selasa, 12 Des 2017

Cegah Korupsi, KPK Minta Perusahaan Punya Ahli Pembangun Integritas

KPK mengingatkan pencegahan korupsi di dunia usaha sangat penting sebab seperempat dari jumlah koruptor selama ini berasal dari kalangan swasta.
Hukum
Selasa, 12 Des 2017

Jaksa Agung Sebut Strategi Pencegahan Korupsi Hasilnya Optimal

Strategi untuk melakukan pencegahan korupsi dinilai optimal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk sejak tahun 2015.
Hukum
Senin, 11 Des 2017

GMPK: Densus Antikorupsi Masih Diperlukan untuk Berantas Korupsi

"Kalau pembentukan Densus Antikorupsi, ada bagusnya juga, agar dia bisa diupgrade dan ditambah anggarannya untuk pemberantasan korupsi," tandas Ketua GMPK Bibit Samad Riyanto.
Politik
Sabtu, 9 Des 2017

10 Desember: Hari HAM & Teladan George Aditjondro

Mata sembilu
menghunjam. Menggetarkan
dinding Istana.