Indeks Korupsi

Untuk mengatasi masalah korupsi, Anton Charliyan menawarkan program molotot.com. Dia mengklaim program itu bisa memperkuat pengawasan.

Upaya pemberantasan korupsi selama 20 tahun terakhir akan sia-sia selama korupsi tak dipandang mengancam keberlangsungan eksistensi negara.

KPK berharap partai bisa memperhatikan bahaya korupsi yang dilakukan dinasti politik, terutama setelah MK kembali memperbolehkan dinasti politik.

KPK telah mengantongi sejumlah nama kepala daerah yang bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi namun masih menunggu syarat administrasi untuk diumumkan ke publik.

Tama menyatakan, pengurangan pidana untuk koruptor itu tercermin dari perbandingan tiga pasal di RKUHP dengan UU Tipikor.

Peneliti ICW Tama S. Langkun mengatakan jika Rancangan Revisi KUHP disahkan maka dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. 

Dubes Iran dan KPK bahas penanganan korupsi di Indonesia dan Iran.

KPK melakukan pembahasan pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa bersama LKPP dan 10 provinsi.

"Itu tidak dalam konteks melindungi koruptor, tidak melindungi orang yang menyalahgunakan kewenangannya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

KPU menyatakan tersangka dugaan korupsi Asrun yang saat ini ditahan KPK tetap sah menjadi calon gubernur Sultra hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Pemerintah beralibi MoU kemendagri, Polri, dan Kejagung untuk memastikan pejabat daerah tak khawatir mengambil keputusan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, mengaku usulan MoU soal pelaku terindikasi korupsi bisa tidak dihukum penjara atas saran pribadi dari Kepala Bareskrim, Komjen Ari Dono Sukmanto.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, MoU itu tidak akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi.

Asrun dan Adriatma ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 tersangka lain.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.

Dinasti politik keluarga Asrun dinilai menegasikan proses pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Tjahjo menjelaskan, pemberhentian Zumi Zola akan menunggu hingga berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Pengepul harta.
Kaca benggala dari
tanah tetangga.

Rita juga di dakwa
menerima suap
senilai RP 6 Miliar
dari Dirut PT.Sawit
Golden Prima,
Hery Susanto

Biaya survei pilkada tingkat kabupaten/kota bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendorong calonkada melakukan korupsi.