tirto.id - Debat Publik Pilkada Jawa Barat 2018, yang berlangsung pada Senin malam (12/3/2018), sempat menampilkan jawaban semua kandidat mengenai solusi atas persoalan korupsi.
Moderator debat tersebut, Rosianna Silalahi sempat melontarkan dua pertanyaan ke salah satu kandidat. Jawaban atas pertanyaan itu kemudian ditanggapi oleh kandidat lain.
Pertanyaan pertama dari Rosianna ialah solusi untuk mengatasi persoalan korupsi di Jawa Barat. Sementara untuk pertanyaan kedua adalah penyikapan kandidat Cagub-Cawagub Jabar bila ada pendukungnya di Pilkada meminta jatah proyek usai mereka terpilih.
Untuk pertanyaan pertama, Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Anton Charliyan menanggapi jawaban kandidat lain dengan memamerkan programnya.
“Kami punya program molotot.com untuk bangun clean dan good government,” kata Anton di acara Debat Publik Pilkada Jabar 2018 tahap pertama di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Senin malam (12/3/2018).
Menurut Anton, persoalan korupsi disebabkan oleh dua hal, yakni masalah akhlak dan administrasi. Karena itu, solusi untuk sebab pertama adalah dengan memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi.
Situs molotot.com, menurut dia, akan digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi korupsi.
Dia menambahkan, untuk mencegah korupsi dari segi masalah adminitrastif, kegiatan pengawasan dan pendampingan ke aparat pemerintah daerah akan ditingkatkan.
“Manusia itu kadang sadar, kadang kumat. Tapi lebih banyak kumatnya. Makanya, kita punya molotot untuk berantas korupsi,” ujar Anton.
Sementara menanggapi masalah kedua, yakni tentang politik balas budi ke pendukung, Tb Hasanuddin
justru menyinggung isu mahar politik. Dia mengklaim dirinya dan Anton maju menjadi kandidat di Pilkada Jawa Barat tanpa membayar mahar ke siapa pun.
“Dari awal, kami menolak mahar, dan tak pernah serahkan mahar ke siapa pun,” ujar dia.
Sebelumnya, pertanyaan terkait penyikapan terhadap politik balas budi itu disampaikan oleh Rosianna Silalahi ke Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Emil)-Uu Rhuzanul Ulum. Emil kemudian menjawabnya sebelum ditanggapi oleh para kandidat lain.
Menanggapi pertanyaan itu, Emil mengatakan semua pihak, baik pendukungnya maupun bukan, berhak mengikuti lelang proyek asal sesuai dengan aturan hukum dan tidak melanggar ketentuan.
“Siapa pun boleh (garap proyek pemerintah), tapi kalau melanggar hukum, kita lawan,” kata Emil.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
