Indeks Korupsi

KPK menarik kembali Kompol Rossa Purbo Bekti untuk bekerja di komisi anti rasuah tersebut. Sebelumnya Rossa sempat dikembalikan ke Polri per 1 Februari 2020.

Sebelum ajukan gugatan baru ke MK, MAKI akan lebih dulu mencabut gugatan uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020.

KPK menangkap dua orang terkait pengembangan kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, salah satunya Ketua DPRD Muara Enim, AHB.

Brigjen Pol Karyoto ditempatkan sebagai calon Deputi bidang Penindakan KPK, sementara Kombes Pol Endar Priantoro menjadi calon Direktur Penyelidikan.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan ketiga kandidat Deputi Penindakan KPK berasal dari Polri dan telah menjalani tahap wawancara dan tes kesehatan, Kamis (2/4/2020).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan usulan kenaikan gaji tersebut muncul di era kepemimpinan KPK sebelumnya.

ICW mendaftar sedikitnya 22 napi koruptor berpotensi dibebaskan berkat usulan Yasonna dengan dalih cegah virus corona. 

ICW mendesak KPK bersikap transparan terhadap seleksi Deputi Penindakan, dengan membuka tahapan demi tahapan dan nama-nama calon yang mengikuti seleksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meniadakan pemeriksaan saksi sejumlah perkara untuk sementara waktu.

Petugas rutan sudah mengkonfirmasi penemuan telepon genggam tersebut ke Imam, tapi yang bersangkutan tidak mengakui.

Pemeriksaan polisi terkait pembelian tanah untuk rumah DP Rp0 oleh BUMD Pemprov DKI Jakarta.

Gatot S Dewa Broto menyebut Imam Nahrawi melakukan rotasi terhadap orang yang dinilai tidak kooperatif terhadap dirinya.

Informasi yang dibagikan oleh akun Marulam Perkawanan Pardos dan Jambibusertv Cam bersifat keliru dan menyesatkan (false & misleading).

Kepercayaan publik terhadap KPK terjun bebas di era kepemimpinan Firli Bahuri Cs. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi?

Rano Karno mengaku tidak mendapatkan keleluasaan wewenang sewaktu menjabat sebagai wakil gubernur Banten mendampingi Ratu Atut Chosiyah.

Selama tiga bulan dilantik, Firli Bahuri cs belum melakukan upaya penindakan, tapi ujug-ujug menghentikan proses penyelidikan untuk 36 perkara.

Orator menuding Ahok terlibat kasus korupsi sehingga tak layak jadi pejabat BUMN.

Aparat sudah memblokade Jalan Medan Merdeka Barat yang menuju ke Istana Negara sehingga massa aksi 'Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI' hanya bisa berorasi di depan Gedung Sapta Pesona.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pemberhentian perkara disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

Aksi dilakukan karena kasus korupsi Asabri, Jiwasraya dan korupsi triliunan rupiah lainnya mereka nilai telah merugikan banyak orang.