Indeks Korupsi

Kejagung menemukan dugaan penyimpangan penggunaan Surat Penjelasan terkait Pengecualian Perizinan Importasi Besi terhadap enam importir.

Imbas putusan MA terhadap PP 99/2012 dinilai tidak akan membuat koruptor jera.

Hasil survei Kompas adalah bukti publik kecewa dengan kinerja KPK saat ini, bagaimana nasib pemberantasan korupsi?

ICW khawatir adanya potensi penyelewengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyebabkan banyak kasus korupsi di BUMN selama pandemi.

Kalapas Sukamiskin menyatakan OC Kaligis mendapat cuti menjelang bebas sebelum benar-benar bebas murni.

Bung Hatta meninggal tepat 42 tahun lalu. Sebelum itu ia menghabiskan waktu mengkritik Orde Baru, meski juga turut serta membangunnya.

Jaksa Agung berpendapat penanganan perkara korupsi di bawah Rp50 juta cukup mengembalikan kerugian keuangan negara.

Penyitaan terkait perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten.

Angelina Sondah berkesempatan menjalani cuti menjelang bebas.

Penghentian status tersangka Nurhayati bisa dilakukan dengan dua cara: SP3 dan SKP2.

Zaenur nilai KPK berhak memiliki himne dan mars. Persoalan bermula, ketika istri Firli Bahuri terlibat dan karyanya menjadi identitas bagi KPK.

Usai ditetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Angin Prayitno disita asetnya senilai Rp57 miliar oleh KPK.

Pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta landasan hukumnya di Indonesia. Selain itu, ada juga pencegahan KKN.

Jaksa Agung ST Burhanuddin akan menindak tegas jajarannya yang berani bermain di proyek pemerintahan.

KPK menduga uang Rp2,1 miliar itu merupakan bagian dari penerimaan suap yang diterima oleh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

ICW menilai pernyataan Jaksa Agung akan menambah semangat koruptor melancarkan praktik korupsi karena tidak akan diproses hukum.

Jampidsus menjelaskan pernyataan Jaksa Agung soal tidak memproses hukum pelaku korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta.

KPK menetapkan tiga tersangka kasus suap dana PEN di Kabupaten Kolaka Timur, Sultra, salah satunya mantan Dirjen Kemendagri.

KPK menyita sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan saat menggeledah perusahaan milik tersangka Bupati Langkat.

KPK meminta klarifikasi dosen UNJ Ubedillah Badrun atas laporan dugaan TPPU terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.