Indeks Konflik Papua

Papua menyimpan kekayaan alam melimpah. Muncul kekhawatiran akan eksploitasi besar-besaran dalam rencana pemekaran Bumi Cendrawasih itu.

Masyarakat adat Dogiyai bersikeras tak ingin tanahnya diambil aparat penegak hukum untuk dijadikan Polres dan Kodim.

Ketua MRP menyebut pihak MRP yang datang ke Istana merupakan oknum-oknum yang mengatasnamakan MRP dan tidak mewakili aspirasi rakyat Papua.

Pemerintah ngotot Papua harus dimekarkan. Ini kebijakan buat siapa?

Koalisi sipil mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pembentukan 3 provinsi baru di Papua.

AMPTPI berpendapat rakyat Papua menolak dua kebijakan tersebut sebab upaya itu bukanlah politik rekognisi yang menjawab penderitaan rakyat Papua.

Gelombang pengiriman pasukan ke Papua tak berhenti kendati panglima berjanji bakal melakukan pendekatan humanis. Konflik dapat meletup sewaktu-waktu.

Komnas HAM meminta ada solusi permanen untuk menyelesaikan kekerasan di Papua atas dampak Otsus dan wacana DOB.

TPNPB-OPM menolak upaya dialog damai dengan pemerintah Indonesia, jika tak ada peran serta PBB sebagai pihak penengah.

TPNPB-OPM telah menyerukan kepada warga sipil untuk meninggalkan wilayah perang di Papua.

Kepolisian membentuk tim guna mengevakuasi korban dan menyelidiki kasus penyerangan di kamp PTT di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Penangguhan penahanan Viktor akhirnya dikabulkan setelah ditolak 3 kali oleh majelis hakim.

Di Papua terjadi asimetri informasi dari penentuan tata ruang. Kawasan hutan, sumber air dan pangan, dianggap tanah tak bertuan.

Mahfud mengklaim tidak ada korban masyarakat atau warga sipil sejak ada pendekatan baru.

Operasi Damai Cartenz 2022 dilaksanakan mulai 17 Januari-31 Desember 2022.

Masa operasi Satgas Nemangkawi di Papua akan berakhir pada Desember 2021.

Socrates pesimistis dengan rencana perubahan itu karena pelanggaran HAM berat, misalnya, tidak dirampungkan oleh negara.

TPNPB-OPM hanya mau berunding dengan level menteri di bawah Presiden Joko Widodo.

Pendekatan nonmiliteristis, selain harus dijelaskan secara gamblang, perlu melibatkan warga sipil untuk penerapannya, kata Adriana.

Saat bertemu Kapolri Sigit, Panglima TNI Andika mengaku akan ke Papua dan mengumumkan strategi baru penyelesaian konflik Papua.