Indeks Konflik Papua

Kapolri Tito Karnavian menyebut Benny Wenda "bermain" dalam kerusuhan di Papua.

Menteri Kominfo, Rudiantara, enggan menanggapi persoalan ganti rugi pemblokiran Papua.

Polisi menyiagakan personel hingga Desember 2019. Penempatan dilakukan agar situasi Papua tetap kondusif meski sempat bergejolak akibat ujaran rasis beberapa waktu lalu.

Polisi menangkap Ketua KNPB Mimika Steven Itlay. Steven ditangkap karena diduga berhubungan dengan Ketua ULMWP Benny Wenda.

Satgas Nemangkawi menangkap Ketua KNPB Mimika, Steven Itlay, dan menyita 4 telepon seluler, uang tunai Rp5,5 juta, 1 flash disk dan 1 mobil.

Pendekatan BJ Habibie menghadapi konflik Timor Timur hingga memutuskan referendum seharusnya bisa dicontoh Jokowi dalam hal mengedepankan naluri dan hati, ketimbang kalkulasi politik.

Pekan depan Ombudsman DKI Jakarta akan memanggil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Polisi menyatakan semua yang dilakukan penyidik bisa diuji dalam rangka praperadilan.

Polisi diduga menghalang-halangi akses bantuan hukum terhadap aktivis Papua.

Dari 29 Kabupaten/Kota, klaim Kominfo, tinggal Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang akses internetnya masih diblokir.

TNI sediakan dua pesawat Hercules on call di Biak dan Jayapura untuk memulangkan mahasiswa yang ingin kembali belajar ke daerah studi mereka.

Wiranto tidak membantah tudingan Ketua MRP Timotius Murib telah sebarkan hoaks. Tapi ia balik bertanya kepada reporter Tirto.

ULMWP menganggap Buchtar Tabuni "diculik" aparat gabungan TNI dan Polri.

Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan berkata jika peristiwa itu penting bagi publik, maka harus ditulis. Polisi tak berhak melarang, termasuk teror yang terjadi di asrama Papua, Surabaya.

Wiranto mengklaim negara-negara sahabat, seperti Australia, Papua New Guinea, dan Fiji masih mengakui Papua sebagai baginan NKRI.

Polisi kembali menetapkan satu orang sebagai aktor intelektual kasus kerusuhan Papua, yakni AG. Sebelumnya polisi telah memvonis FBK sebagai tersangka hal serupa.

Wiranto menyebarkan maklumat palsu MRP agar mahasiswa asli Papua dan Papua Barat tidak pulang ke kampung halaman masing-masing.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan eksodus pelajar dan mahasiswa Papua dan Papua Barat yang kembali ke tanah asalnya mencapai ratusan orang akibat provokasi.

Pendekatan militeristik dianggap di Papua dianggap memperburuk keadaan, terutama dalam tujuan mencapai perdamaian di sana.

Usman Hamid menilai Polda Jatim gegabah, karena tidak ada dasar hukum  mencabut paspor Veronica Koman.