Indeks Komnas Ham

Anggota Tim Pemantauan Komnas HAM menggali informasi terkait kejanggalan-kejanggalan dari kasus Novel Baswedan secara lebih detail.

Alghiffari meminta rekan-rekan wartawan untuk bertanya langsung ke KPK agar membuka dua nama pegawai KPK yang menjadi korban kekerasan itu.

Komnas HAM melihat pengungkapan kasus Novel cenderung berjalan di tempat.

Komnas HAM membentuk tim tersebut untuk mendorong penuntasan pengusutan kasus penyerangan air keras yang dialami oleh penyidik KPK, Novel Baswedan. tirto.id/Andrey Gromico

Komnas HAM membentuk tim yang bertugas memantau penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan. Tim itu berupaya mendorong penuntasan pengusutan kasus tersebut.

Komnas HAM dan Menkopolhukam sepakat akan bekerja sama menangkal masalah kekerasan dan ujaran kebencian menjelang pemilihan presiden 2019 nanti.

Pelanggaran HAM berat bila dimasukkan dalam KUHP akan menjadi tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus.

"Cara pandang lama itu selalu melihat Papua rawan atau dicap separatis. Kalau perspektifnya seperti itu, mandek semua," kata Amiruddin.

Komnas HAM juga meminta agar Komisioner tinggi HAM PBB mau membantu menyelesaikan masalah Papua.

Anam menyatakan, perubahan pasal 505 ayat 1 dengan tambahan kalimat "yang tanpa izin" bisa mengarah pada legalisasi perjudian.

Menurut Anam, pasal tersebut harus mengatur hal yang lebih spesifik, seperti setiap orang yang menjelekkan rumah ibadah, tuhan dan keyakinan orang lain.

Menurut Komnas HAM, bila polisi merasa kekurangan sumber daya dalam menangani kamtibmas, seharusnya mengusulkan agar ada penambahan personil.

TNI menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dianggap sebagai ancaman bagi warga Kampung Dadap. Tidak ada anggota TNI di lokasi Kampung Baru Dadap yang berusaha mengintimidasi warga.

Warga Kampung Baru Dadap merasa kedatangan TNI ke kampung mereka dengan dalih Karya Bakti ini adalah usaha untuk mengintimidasi warga.

Dugaan intimidasi aparat TNI terkait proyek pembangunan rumah susun dan jembatan di pulau reklamasi di Tangerang.

Kemandulan juga terjadi pada lembaga kuasi negara lain seperti KPI.

"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komnas HAM berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Beberapa komisioner Komnas HAM merangkap beberapa jabatan lantaran jumlahnya berkurang dari empat belas orang menjadi tujuh orang.

Komnas HAM mendesak agar Kemendagri segera membuat sistem Dukcapil yang disesuaikan dengan putusan MK soal penghayat kepercayaan.