Indeks Komisi Viii Dpr

Kemenag akan menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI soal penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 pada pukul 13.00 WIB.

Menurut Bukhori angka Rp50 juta untuk ongkos naik haji sudah cukup rasional ketimbang usulan pemerintah sebesar Rp69 juta.

Negara perlu hadir untuk menekan usulan kenaikan biaya haji yang sangat memberatkan jemaah. 

Kementerian Agama mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dari Rp39.886.009 pada 2022 menjadi Rp69.193.733 pada 2023.

Kasus dugaan pelanggaran kegiatan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) diminta Komisi VII DPR RI untuk dilakukan investigasi menyeluruh.

Ashabul Kahfi akan menjadi pengganti Wakil Ketua MPR Yandri Susanto untuk menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.

Komisi VIII DPR akan membentuk Panja Evaluasi Haji yang salah satunya meminta pemerintah mengatur regulasi haji non-kuota.

DPR akan melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 usai dua tahun terhalang karena pandemi COVID-19.

Menurut Ace Hasan, lembaga ACT tidak masuk sebagai golongan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar di Baznas.

Usulan penambahan anggaran haji 2022 dibahas dibahas dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama RI hari ini, Selasa (31/5/2022).

Biaya Rp39,8 Juta itu meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup, dan biaya visa.

Dirut Pertamina mengatakan kuota realisasi regional sudah over 10 persen hingga Februari 2022 dari kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 15 juta kl.

Kewenangan pelabelan status hala dipindahkan dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke BPJPH Kementerian Agama.

Selama ini persoalan data penerima bansos kerap menghambat penyaluran sehingga bisa membuat negara merugi.

Pimpinan Komisi VIII DPR Ace Hasan kesal kepada Sekjen Kemensos yang tak memberikan informasi kunjungan Mensos Risma di dapil para anggota DPR.

Menag Yaqut akan melakukan investigasi terhadap lembaga pendidikan agama karena khawatir terus munculnya kekerasan seksual.

Ketua Komisi 8 DPR mendukung fatwa haram MUI Sulsel memberi uang ke pengemis. Pemerintah harus menyantuni dan membina mereka.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai pemerintah perlu mengevaluasi PPKM Darurat terlebih dahulu sebelum diperpanjang.

Sejumlah anggota DPR serta staf Komisi I dan VIII positif terinfeksi COVID-19.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak agar perizinan tambang PT TMS dievaluasi dari sisi lingkungan dan keselamatan pertambangan.