Indeks Komisi Viii Dpr

Bahrul Fuad menyesalkan dalih Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasan yang sulit.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai seharusnya segala keputusan yang berkaitan dengan haji diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR.

Komisi VIII DPR meminta penjelasan otoritas Arab Saudi mengenai penghentian sementara kunjungan umrah.

Endang Maria. kader Partai Golkar yang mengusul RUU Ketahanan Keluarga, disebut belum membaca draf secara keseluruhan.

JKP3 menilai bergabungnya isu perempuan dan agama di komisi VIII bermasalah dan membuat RUU PKS terhambat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menganggap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019 berlebihan.

Komisi VIII DPR meminta Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Anggota Komisi VIII fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menilai Menteri PPPA kabinet sebelumnya, Yohana Susana Yembise, tak punya perspektif gender.

Pengarusutamaan gender sampai RUU PKS jadi program prioritas Kementerian PPA lima tahun mendatang.

Fachrul tak mau penggunaan cadar dan celana cingkrang ini dijadikan standar penilaian ketakwaan seseorang.

Pimpinan DPR meminta Komisi VIII DPR menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Pembahasan RUU PKS masih mandek di DPR lantaran sejumlah pasal dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Panja beralasan harus menunggu pembahasan RKUHP selesai dilakukan sebelum merampungkan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Wakil Ketua Komisi VII mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengganti jajaran direksi PLN dengan seseorang yang profesional.

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan, jika RUU PKS sudah disahkan, kasus Baiq Nuril tidak akan menjadi rumit dan berlarut-larut. 

RUU PKS perlu dirampungkan segera untuk memberikan rasa aman pada masyarakat terutama kaum perempuan.

Panja Pemerintah menyerahkan alternatif definisi RUU PKS kepada Komisi VIII DPR hari ini, salah satunya tentang alternatif dari Draf RUU milik DPR.

Komisi VIII DPR RI menegaskan, DPR dan pemerintah akan kembali membahas RUU PKS setelah selesai masa reses, yakni usai Agustus 2019.

Komisi VIII DPR RI menggelontorkan bantuan senilai Rp4.248.065.850,00 bagi korban bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe, Minggu (23/6/2019).

Saras mengatakan penggunaan diksi dan bahasa perlu didalami serta dicermati lebih jauh agar kata-kata yang digunakan bisa memberikan perlindungan kepada korban.