RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jadi kontroversi. Dua di antaranya karena RUU ini tidak mencantumkan pasal soal perzinahan dan aborsi. Mengapa?
Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai istilah "kekerasan seksual" dalam RUU PKS bisa diganti dengan "kejahatan seksual" agar ada batasan tegas terhadap unsur-unsur tindak pidana.
Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menyatakan perokok remaja semakin banyak karena pemerintah tidak tegas menerapkan aturan pembatasan iklan dan penjualan produk tembakau.
Komisi VIII mempertanyakan tujuan Kejati DKI membuat aplikasi PAKEM. Kemunculan aplikasi ini dikhawatirkan akan memicu banyak persekusi oleh kelompok intoleran.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), sejumlah anggota dewan mempertanyakan temuan BPK soal kerugian Rp187 triliun akibat kerusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.
Putra mantan Menhub Freddy Numberi itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016 dengan tersangka Amran HI Mustary.