tirto.id - Wakil Ketua Komisi VII Fraksi Golkar, Ridwan Hisjam, menyalahkan Menteri BUMN Rini Soemarno atas kasus pemadaman listrik total atau blackout yang terjadi pada Minggu sampai hari ini.
"Menteri BUMN yang harus disalahkan karena tidak mengantisipasi. Kemudian Jajaran direksi PLN saya lihat enggak ada yang punya background menguasai jaringan transmisi, kan ada 12 orang ya tapi tidak ada," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Menurut Ridwan, jajaran direksi PLN yang menjabat saat ini tidak memiliki latar belakang soal transmisi dan energi, namun hanya mencari keuntungan saja.
"Rata-rata background-nya [direksi PLN] untuk distribusi, jadi untuk cari duit," terang dia.
Dengan adanya kasus blackout ini, ia mendesak Menteri Rini untuk mengganti jajaran direksi PLN dengan seseorang yang profesional di bidang ketenagalistrikan. Agar kasus pemadaman listrik secara massal akibat pembangkit yang down tak akan terulang kembali.
"Ya sekarang melakukan perombakan secara total dan mengangkat orang yang sesuai. The right man in the right place. Harus segera," beber dia.
Sejak mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN nonaktif Sofyan Basir menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, ditahan KPK, Ridwan mengatakan, PLN tampak kehilangan arah. Bahkan, kata Ridwan, direksi PLN kerap kali saling melempar pertanyaan atas solusi masalah yang diajukan DPR.
"Ini saya melihat sejak 12 bulan terakhir, sejak Dirut PLN Sofyan Basir jadi saksi di KPK. Direksi PLN sudah tidak fokus kerjanya. Ini terlihat kalau rapat dengan Komisi VII DPR. Saling lempar-melempar, tidak ada yang berani ambil keputusan. Inilah akibatnya jaringan seharusnya sudah dikerjakan, ditenderkan tapi tidak ada berani yang mengerjakan," ujar dia.
Jika seandainya jajaran direksi dirombak setelah Sofyan Basir diciduk KPK, maka ia menilai kasus blackout tidak akan terjadi.
"Kalau dikerjakan itu kerjanya cuma 3 bulan [perombakan direksi]. Paling lambat 6 bulan. Harusnya sudah selesai dan tidak mesti sampai terjadi blackout seperti ini kalau dikerjakan dari kemarin. Padahal ini RUPTL 2019," terang dia.
Terkait dengan masalah pemadaman total itu, ia mengatakan, bukan soal listriknya yang diadakan, namun jaringannya pun perlu ditingkatkan.
"Nah ini [perawatan jaringan] tidak dijalankan sesuai RUPTL, harusnya 500 Kv itu dikerjakan dari Unggaran ke Bekasi. Sampai sekarang belum dijalankan, makanya terus dibelokkan ke selatan, selatan sedang perbaikan, lalu ya jebol karena memang tidak kuat," kata dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan perlunya penggantian direksi karena jajaran yang saat ini hanya pandai membangun dan lupa soal perawatan sarana dan prasarananya. Kemudian, ia juga menemukan transmisi lain yang kemungkinan akan jebol juga. Ia berharap PLN bisa menangani jaringan tersebut sesegera mungkin. Agar kasus blackout tak terjadi lagi.
"Satu lagi di daerah Jawa Timur, di Paiton. Saya lihat di sana ada juga kasus seperti ini. Jaringan di Jatim ada 7 paket yang harus ditingkatkan dari 150 Kv ke 300 Kv. Tapi sampai sekarang belum dikerjakan, tidak berani ditenderkan. Nah ini bisa jadi jebol lagi, kan PLTU-nya sudah ada. Jadi jangan hanya pintar membangun, tapi tidak menyiapkan sarananya," tandas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
