Indeks Komisi Viii Dpr

Politikus Gerindra Rahayu Saraswati menyatakan sebagian anggota DPR belum memahami isu gender dan HAM dengan perspektif yang tepat.  

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan dibahas bulan Mei. Saat ini tidak ada pasal bermasalah, hanya pasal multitafsir yang perlu dibahas.

Komisi VIII menyatakan pembahasan RUU PKS masih di tahap RDPU atau pengumpulan masukan. 

Jokowi "mengancam" akan membuka peluang sebesar-besarnya bagi perusahaan asing yang mau menjadi penyalur avtur di Indonesia.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jadi kontroversi. Dua di antaranya karena RUU ini tidak mencantumkan pasal soal perzinahan dan aborsi. Mengapa?

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai istilah "kekerasan seksual" dalam RUU PKS bisa diganti dengan "kejahatan seksual" agar ada batasan tegas terhadap unsur-unsur tindak pidana.

Ia mengatakan hal tersebut tidak pernah ada dan DPR akan memastikan untuk menghapusnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Peneliti dan karyawan menentang kebijakan kepala LIPI yang mengabaikan kondisi di lapangan.

Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menyatakan perokok remaja semakin banyak karena pemerintah tidak tegas menerapkan aturan pembatasan iklan dan penjualan produk tembakau.

Komisi VIII mempertanyakan tujuan Kejati DKI membuat aplikasi PAKEM. Kemunculan aplikasi ini dikhawatirkan akan memicu banyak persekusi oleh kelompok intoleran.

Komisi VIII DPR RI masih mengkaji usulan Kemenag soal Biaya Haji 2019 mengacu pada nilai Dolar AS.

Komisi VII menyetujui penambahan anggaran Dirjen Minerba ESDM 2019, yaitu sebesar Rp1,5 miliar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), sejumlah anggota dewan mempertanyakan temuan BPK soal kerugian Rp187 triliun akibat kerusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

Dana tersebut dipersiapkan pemerintah sebagai bagian dari mata anggaran BNPB yang dipegang oleh Kementerian Keuangan.

Menurut Ace, harus dibedakan antara memoentum ibadah dan politik.

Dengan Kalender Islam, potensi perbedaan pendapat awal Ramadhan atau hari besar Islam lainnya di Indonesia bisa dikurangi.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid menilai pemberantasan terorisme saat ini harus dilakukan dalam waktu secepatnya.

Kementerian Agama harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Komisi VIII mengatakan ormas yang menganut nilai Pancasilais ataupun tidak Pancasilais tidak bisa dinilai tanpa kajian yang jelas.

Putra mantan Menhub Freddy Numberi itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016 dengan tersangka Amran HI Mustary.