tirto.id - Ketua komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai ucapan Presiden Jokowi di publik soal monopoli harga avtur tak tepat. Sebab, jika tujuannya untuk menurunkan harga avtur dan menekan tarif tiket pesawat, maka hal tersebut bisa dilakukan dengan memanggil para pejabat terkait.
Pasalnya, menurut Irwan, belum tentu kenaikan harga tiket pesawat sepenuhnya merupakan kesalahan Pertamina yang dinilai menjual harga avtur terlalu tinggi.
Apalagi, Jokowi "mengancam" akan membuka peluang sebesar-besarnya bagi perusahaan asing yang mau menjadi penyalur avtur di Indonesia.
"Pertamina itu kan milik negara, pemegang sahamnya pemerintah. Kalau ada sesuatu ya panggil aja. Sebetulnya keliru juga bahwa ada monopoli," ucapnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).
Menurut Irwan, Indonesia sebenarnya telah memberikan ruang lewat aturan BPH Migas 13/2008 agar pemain asing bisa masuk ke bisnis avtur.
Di samping itu, kata dia, apabila Pertamina mengambil marjin dari penjualan avtur sehingga harganya dinilai mahal, maka hal tersebut sebenarnya tak perlu dipersoalkan.
Sebab, keuangan Pertamina juga sudah cukup tertekan dengan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, misalnya untuk menerapkan BBM satu harga.
Dengan demikian, potensi kerugian akibat penugasan pemerintah dapat diminimalisir. "Ini kan seperti subsidi silang buat Pertamina," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang "mengancam" bakal membuka seluas-luasnya kesempatan bagi perusahaan lain untuk menjadi penyalur avtur di Indonesia.
Sebab, kata Jokowi, sebagai pemain tunggal, Pertamina seharusnya bisa menjaga harga lebih murah ketimbang negara lain. Mengingat, kata dia, ongkos bahan bakar bisa mencapai 40 persen dari total biaya operasional maskapai penerbangan.
"Walaupun saya belum tahu (perusahaan mana saja), saya pastikan antre (yang mau masuk)," kata Jokowi usai menghadiri acara perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel, Senin lalu (11/2/2019).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
