tirto.id - PT Pertamina (Persero) memperkirakan penyaluran solar subsidi bakal membengkak hingga 17 juta kiloliter (kl) sampai dengan akhir 2022. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kuota ditetapkan pemerintah yang hanya sebesar 15 juta kl.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, tingginya penyaluran solar subsidi tersebut tidak lepas dari kuota realisasi regional yang sudah over 10 persen hingga Februari 2022. Bahkan secara rata-rata, ada daerah yang peningkatannya mencapai 75 persen.
"Walaupun sebetulnya secara aturan kami tidak boleh over kouta. Tetapi dengan mempertimbangkan peningkatan mobilitas dan logistik bagi masyarakat apalagi menjelang Ramadan dan Idufitri maka kita menaikkan," kata dia dalam Rapat Denger Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (29/3/2022) kemarin.
Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sejak Januari 2022 realisasi solar subsidi mencapai 1,34 juta kiloliter (kl), atau melebihi kouta ditetapkan hanya 1,23 juta kl. Kemudian pada Februari kouta ditetapkan 1,14 juta kl, namun realisasinya mencapai 1,21 juta kl.
Selanjutnya, pada periode 1-27 Maret, realisasinya mencapai 1,20 juta kl dari kouta ditetapkan 1,11 juta kl. Sehingga secara total hingga 27 Maret, realisasi penyaluran sudah meyentuh 3,76 juta kl.
"Kalau kita lihat di situ kelihatan bahwa realisasia BBM di Januari, Februari, Maret sudah melampaui kouta yang ada. Perhitungan Januari over 10 persen dan di 27 Maret ada sedikit menurun over 8,5 persen," kata Kepala BPH Migas Kementerian ESDM, Erika Retnowati dalam kesempatan sama.
Erika pun khawatir, apabila kegiatan ekonomi terus meningkat kemungkinan kouta BBM solar subsidi sebesar 15,1 juta tidak cukup sampai akhir tahun.
Atas dasar itu, Pertamina meminta pemerintah dan dukungan DPR untuk menaikan kouta subsidi solar sampai akhir tahun. Sebab, kebutuhan di lapangan saat ini sudah semakin besar.
"Perlu mengkaji juga kouta dengan melihat real demand sampai dengan bulan ini nanti untuk kita prediksi, karena pertumbuhan kita sudah merasakan di jalanan sudah mulai macet, jadi mungkin mohon dukungan juga," kata Nicke.
Mempertimbangkan hal tersebut, Komisi VII DPR RI pun sepakat untuk melakukan penambahan kouta solar subsidi 2 juta kl menjadi 17 juta kl.
"Berdasarkan kondisi real di lapangan atas paparan disampaikan maka selanjutnya akan diagendakan rapat bersama menteri ESDM," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, RI Eddy Soeparno dalam salah satu poin keputusan rapat.
Di sisi lain, untuk menghindari terjadi kelangkaan ataupun antrian Pertamina dan pemerintah bersepakat memberikan relaksasi terlebih dahulu. Jadi daerah-daerah yang realisasinya lebih dari kota tetap disupply oleh Pertamina. "Itu dari sisi supply supaya tidak ada isu-isu kelangkaan," kata Nicke.
Sementara dari sisi demand side, pihaknya akan melakukan pengendalian bersama dengan BPH Migas sebagai regulator dan melibatkan aparat penegak hukum. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyaluran solar subsidi tepat sasaran.
"Kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengeluarkan regulasinya mengenai pengaturan ini di masing-masing daerah. Dari sisi kami, kami tentu akan menjaga juga BBM solar non subsidi," jelas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Restu Diantina Putri
