Indeks Komisi I Dpr

Meutya menyebut 9 fraksi serta pemerintah telah menyetujui RUU PDP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai UU.

Effendi menyinggung sejumlah persoalan pribadi yang terjadi antara Andika dan Dudung. Salah satunya, isu anak Dudung yang gagal masuk Akademi Militer.

DPR mendorong Panglima TNI mengevaluasi penggunaan senjata api oleh anak buahnya. Hal ini guna merespons kasus Brigjen TNI NA yang menembaki kucing.

Mayoritas korban pencurian data & informasi dialami pemerintah, sehingga tak akan efektif bila lembaga pengawas data pribadi di bawah Kemkominfo.

Komisi I DPR menilai pergantian tiga Danjen Kopassus dalam rentang waktu empat bulan terakhir menunjukkan kehebatan SDM Kopassus.

Komisi I DPR menyetujui Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI setelah uji kelayakan dan kepatutan.

Stasiun televisi dinilai tidak menaruh empati terhadap korban pencabulan karena menampilkan Saipul Jamil.

Komisi I DPR juga meminta pemerintah proaktif terhadap rekonsiliasi perdamaian Afghanistan di bawah rezim Taliban.

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) terhenti karena Kominfo berkukuh lembaga PDP di bawah pemerintah, sementara DPR ingin lembaga itu independen.

Di tengah PPKM Darurat, DPR RI tetap menggelar fit and proper test terhadap 33 orang calon Duta Besar Indonesia untuk sejumlah negara.

Pimpinan DPR meminta Komisi I DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Menurut Meutya, KPI juga perlu menegur keras rumah produksi yang telah memproduksi dan memilih pemeran utama yang masih tergolong anak-anak.

Menhan Prabowo Subianto akan menjelaskan secara gamblang terkait rencana strategis Indonesia bidang hankam dalam Raker Komisi I DPR, Rabu (6/2/2021).

Helmy menunjuk Eri Hertiawan dari Assegaf Hamzah and Partners sebagai pengacaranya.