Indeks Komisi I Dpr

Namun oleh Komisi I DPR, draf RUU tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat untuk menghindari munculnya informasi yang keliru.

Revisi UU PSDN diprediksi akan ditunda lantaran pemerintah belum siap dari sisi implementasi di lapangan.

TB Hasanuddin juga meminta Mabes TNI mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem keamanan dan SOP personel Kontingen Garuda di wilayah konflik.

Komisi I DPR mengecam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dan mendorong pengusutan transparan atas dugaan keterlibatan oknum TNI.

Anggota DPR, Endipat Wijaya, menyoroti pihak yang datang sekali ke wilayah bencana Sumatra tetapi merasa paling berjasa pada rapat di Senayan, Senin (8/12).

DPR sahkan UU Pengelolaan Ruang Udara untuk kendalikan penuh FIR, perkuat keamanan, sanksi pelanggaran, dan atur pemanfaatan ruang udara Indonesia.

Komisi II DPR RI memandang tidak ada aturan yang melarang kepala daerah untuk menyimpan uang di bank.

Isu lain yang akan dibahas terkait vonis 10 bulan penjara terhadap prajurit TNI yang menganiaya pelajar SMP hingga tewas di Medan.

Menteri Pertahanan Sjafrie menjelaskan dana itu akan digunakan untuk pembangunan kekuatan TNI dan membayar gaji pegawai.

Hasil fit and proper test Komisi I DPR akan dikirimkan ke pimpinan DPR RI. Pengumuman hasil uji kelayakan akan disampaikan pimpinan.

Utut menyebut, meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon Dubes dari presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik.

Usai fit and proper test, DPR akan mengambil keputusan untuk memilih calon dubes RI. Pengumuman nama akan dilakukan di rapat paripurna.

Meski begitu, Utut mengaku belum mengetahui detail nama-nama calon Dubes RI tersebut.

Revisi UU TNI bakal membahas pembolehan penempatan prajurit di kementerian/lembaga dan penambahan usia pensiun prajurit.

Panja Penyiaran Komisi I DPR RI akan mempelajari masukan dari masyarakat terhadap RUU Penyiaran.

Nurul mengklaim RUU Penyiaran tidak bermaksud memberangus kebebasan pers. Komisi I DPR terbuka terhadap masukan publik.

Persoalan-persoalan di TNI AD yang belum terselesaikan, mulai dari konflik Papua, masalah kesejahteraan prajurit, hingga menjaga netralitas saat pemilu.

Komisi I DPR memberhentikan Laksamana Yudo Margono secara hormat dari jabatannya sebagai Panglima TNI.

Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco mengatakan fit and proper test Jenderal Agus Subiyanto kemungkinan dilakukan pada 15 atau 16 November 2023.