Indeks Komisi I Dpr

Panglima TNI mengaku akan menyampaikan pesan Komisi I DPR kepada KSAD Dudung.

KSAD Dudung diwakili Wakil KSAD dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR. Padahal rapat tersebut membahas hal yang sangat penting: situasi keamanan di Papua.

Sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan KSAL baru yakni peremajaan alutsista hingga kemampuan tempur laut di era digital.

Komisi I DPR meminta Mabes TNI & Kemenhan menginformasikan kriteria yang jelas terkait pemberian pangkat atau gelar kehormatan.

Yudo menjelaskan bahwa rencana-rencananya tidak bisa didiskusikan secara bersamaan dalam agenda fit and proper test di DPR.

Yudo Margono mengatakan dirinya akan menindak tegas jika ada prajurit TNI yang bersikap arogan kepada masyarakat.

Yudo menegaskan prajurit TNI harus menjadi contoh aparat yang bersikap humanis kepada masyarakat.

Keterbukaan proses uji kepatutan dan kelayakan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR kepada publik.

Yudo merasa rileks menghadapi fit and proper test calon Panglima TNI di DPR. Apalagi ia didampingi tiga jenderal, mulai dari Kapolri, KSAD hingga KSAU.

DPR akan melakukan pemeriksaan data administrasi Yudo Margono sebelum melakukan fit and proper test pada besok siang.

DPR tidak mempermasalahkan langkah Presiden Jokowi yang hanya menyodorkan satu nama sebagai calon Panglima TNI.

DPR meminta atensi Istana untuk segera mengirimkan Surpres terkait pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun.

Rapat Komisi I DPR bersama Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beserta kepala staf tiga matra digelar tertutup.

Arahan KSAD kepada anak buahnya untuk memprotes pernyataan Effendi Simbolon adalah cermin pembangkangan terhadap otoritas sipil.

Effendi Simbolon didesak meminta maaf buntut ucapannya soal TNI seperti gerombolan.

Bentuk dan komposisi lembaga otoritas pengawas PDP akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Panglima TNI dan KSAD menegaskan tidak ada isu disharmoni. Keduanya menegaskan bahwa TNI solid.

Komisi I DPR mengingatkan TNI lakukan pemeliharaan alutsista dan kendaraan tempur yang sudah uzur.

Meutya menyebut 9 fraksi serta pemerintah telah menyetujui RUU PDP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai UU.