tirto.id - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam menerima laporan aduan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon. Laporan tersebut diberikan oleh Ketua Umum Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D Kamang di Gedung DPR RI pada Selasa (13/9/2022).
"Identitas teradu adalah Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, nomor anggota A163, Dapil Jakarta III Fraksi PDI Perjuangan. Pokok pengaduan, dugaan melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang Raker dengan Kemenhan dan Panglima TNI di Komisi I," kata Nazaruddin.
Adapun dugaan kesalahan Effendi adalah menyebut TNI "kayak gerombolan". Hal itu diduga melanggar kode etik Bab II bagian I, kepentingan umum Pasal 2 ayat 4 bagian kedua. Serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik memecah belah antara Panglima TNI dan KSAD.
"Bukti sudah kami terima. Bukti laporannya sudah kami terima. Kami segera akan mengadakan rapat secepatnya. Kami akan mengadakan rapat untuk memanggil pelapor dan terlapor," ujarnya.
Atas laporan tersebut, Nazaruddin berharap Effendi segera meminta maaf atas pernyataannya dalam rapat kerja dengan Kemenhan hingga Panglima TNI yang sudah diagendakan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan Pak Effendi bisa segera minta maaf kepada prajurit-prajurit itu," ungkapnya.
Ketua Umum Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D Kamang meminta kepada Effendi untuk segera meminta maaf kepada para prajurit TNI yang menurutnya adalah penghinaan.
"Sebagai Bangsa Indonesia agak miris juga pernyataan dari yang terhormat anggota dewan Bapak Effendi Simbolon pada tanggal 5 September 2022 dengan Panglima TNI. Kalimat yang menyebut gerombolan TNI itu betul-betul membuat miris dan didengar di tengah suasana yang kurang kondusif," jelasnya.
Hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan resmi dari Effendi Simbolon terkait pelaporan tersebut.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
