Indeks Kominfo

Herlan sebut data-data yang terkena serangan siber ransomware masih tersimpan di dalam PDNS, namun dalam kondisi terenkripsi.

Indonesia telah beberapa kali menjadi korban serangan siber, tapi pemerintah seakan tak pernah belajar dari kesalahan.

Sri Mulyani sebut dari total Rp4,9 triliuan anggaran Kominfo, Rp700 miliar dialokasikan untuk operasional pusat data nasional (PDN).

TB Hasanuddin mempertanyakan upaya yang sudah dilakukan BSSN selama ini untuk mengamankan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pemerintah.

DPR mendorong agar Kemenkominfo lebih cepat memperbaiki gangguan Pusat Data Nasional (PDN).

Gangguan sistem Pusat Data Nasional berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi yang dikelola pemerintah.

Sigit mengaku Korps Bhayangkara menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna mencari tahu penyebab lumpuhnya server PDN itu.

Semuel sebut sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu petugas imigrasi dalam mengatur antrean demi kelancaran pemeriksaan dokumen keimigrasian.

Material pendukung BTS 4G harus diangkut kembali dan disimpan di gudang karena khawatir akan hilang.

Simly memastikan pelayanan penerbangan internasional tetap dilayani meski ada gangguan sistem.

Tirto juga sempat mengunjungi Elaelo pada Selasa (18/6/2024) pukul 13.55 WIB, namun situs tersebut belum bisa diakses.

Menurut Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel A. Pengerapan, pemblokiran dilakukan lantaran X harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Pinjol tak hanya dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan uang, tapi ada orang terpaksa terjerat pinjol karena terpapar hoaks.

Daripada bikin Dewan Media Sosial, pemerintah sebaiknya fokus membenahi regulasi dan jaga kebebasan berekspresi.

Budi Arie mengatakan rencana pembentukan DMS adalah respons pemerintah dari saran masyarakat.

Menurut Budi Arie Setiadi, ia juga telah berkoordinasi dengan Google untuk mengelola kata kunci mengenai judi online di internet. 

Ismail mengatakan, bayaran tersebut dikenakan sesuai aturan PP 44 tahun 2023 tentang tarif.

Antara 2022-2024 lebih dari 20 ribu situs pemerintah & 17 ribu situs lembaga pendidikan yang diawasi Kominfo karena terindikasi disusupi iklan judi online.

Kemkominfo mengagendakan diskusi dengan para pengembang game online.