Indeks Komdigi

Menkomdigi Meutya Hafid pastikan Wikimedia Foundation mulai daftar PSE usai komunikasi intensif.

Menteri Komdigi minta platform lain juga segera menyampaikan langkah konkret untuk mematuhi PP Tunas.

YouTube juga berkomitmen secara bertahap ke depannya bakal mendeaktivasi akun-akun yang dimiliki oleh pengguna 16 tahun ke bawah sesuai PP Tunas.

Menkomdigi Meutya Hafid dorong layanan publik proaktif, terintegrasi, dan adaptif untuk ciptakan digital welfare state.

Pemerintah saat ini tengah memantau kepatuhan delapan platform digital tahap awal implementasi PP TUNAS.

Pemberantasan judi online masih jadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah.

Komdigi menegaskan aturan dalam PP Tunas merupakan keadulatan di Indonesia, sehingga semua platform harus mematuhinya.

Lelang frekuensi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan jaringan seluler 4G maupun 5G di Indonesia.

Hal ini dilakukan karena adanya keluhan dari operator terkait implementasi kebijakan SIM biometrik di wilayah 3T serta biaya akses data kependudukan.

Meutya menjelaskan, pemerintah telah lebih dulu memberikan peringatan kepada kedua platform tersebut karena tingkat kepatuhannya dinilai belum menyeluruh.

Pembatasan konten yang dialami Magdalene menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak bahwa kebebasan pers adalah instrumen krusial.

Menurut Meutya, pemerintah tidak lagi bisa memberikan atas ketidakpatuhan yang ditunjukan oleh platform YouTube tersebut.

Meutya mengatakan, penyesuaian ketentuan tersebut berlaku di seluruh platform yang dikelola Meta seperti Instagram, Facebook, maupun Threads.

LBH Pers mengkritik klaim Komdigi soal konten Magdalene yang hilang. Komdigi menyebut konten hilang karena aduan hingga bukan badan pers terverifikasi.

Komdigi melakukan investigasi adanya kejanggalan tersebut bersama pihak Steam.

Meta telah menjalani pemeriksaan pada Senin (6/4/2026), sementara Google diperiksa pada Selasa ini.

Hasil verifikasi Komdigi menunjukkan akun Magdalene tidak memenuhi kriteria sebagai entitas media massa yang diakui pemerintah.

Menurut Komdigi, penghilangan konten Magdalene sebagai respons atas laporan masyarakat terkait konten yang dianggap provokatif dan tidak akurat.

Meutya berkoordinasi dengan internal Komdigi untuk menelusuri kebenaran terkait laporan dugaan penyensoran oleh lembaganya di ruang digital.

Rating yang ditampilkan berasal dari mekanisme internal berbasis self-declare. Belum melalui proses verifikasi resmi sesuai ketentuan di Indonesia.