Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.

Bivitri tetap mendorong Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Perppu KPK.

Polisi juga menutup jalan di sekitar Bunderan Patung Kuda dan Medan Merdeka.

Organisasi masyarakat sipil melihat upaya DPR merevisi UU KPK sebagai upaya melemahkan KPK. Mereka meminta agar Presiden menolak pelemahan KPK dan meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

Hasil penelusuran rekam jejak Capim KPK periode 2019-2023 yang lolos seleksi bakal dibuka untuk publik. 

Salah satu pasal yang dinilai cacat dah harus dihapus adalah pasal soal kriminalisasi bagian yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan.

Polri meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan fitnah terkait Tiga Perwira Tinggi (Pati) capim KPK yang diduga bermasalah.

Koalisi masyarakat minta Komisi VII DPR dan Presiden Jokowi menunda pembahasan RUU Minerba karena dicurigai bisa menguntungkan pihak tertentu.

Aktivis menggelar aksi untuk mendesak penuntasan kasus Novel Baswedan di depan gedung Bareskrim Mabes Polri.

Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan 9 Harapan untuk Pimpinan KPK masa depan atau Jilid V, khususnya menutupi kekurangan pimpinan KPK di era Agus Rahardjo cs.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pengusutan terhadap dalang kerusuhan dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019. Koalisi juga meminta kinerja Polri dalam pengamanan aksi itu dievaluasi.

Gugatan perdata atas keputusan Komisi Yudisial soal hakim agung jalur non-karir layak ditolak dan dihentikan, karena merusak sistem peradilan.

Sejumlah LSM menolak penangkapan aktivis cum dosen di Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet.

Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Aksi Dukungan Moral untuk KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Penyerangan terhadap Novel Baswedan diduga adalah upaya pembunuhan berencana. Dugaan itu didasari hasil investigasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

"Kami minta KPK juga melakukan penyidikan upaya penghalangan penegakan korupsi. Kami juga merilis laporan investigasi pemantauan dari masyarakat sipil atas kasus Novel," kata Isnur.